Analisis Pengurangan Risiko Bencana Gempa, Tsunami dan Likuefaksi di Sulawesi Tengah

Gempa disusul gelombang tsunami di Teluk Palu, Sulawesi Tengah, Jumat 28 September 2018. FOTO: DARILAUT.ID

Darilaut – Mahasiswa Ilmu Kedokteran dan Kesehatan FKKMK Universitas Gadjah Mada, Surianto, berhasil meraih Doktor setelah meneliti evaluasi kebijakan peraturan daerah (Perda) pengurangan risiko bencana di Sulawesi Tengah.

Penelitian yang dilakukan Surianto berkaitan dengan Kerangka Kerja Sendai Pengurangan Risiko Bencana (KKSPRB) di Sulawesi Tengah, Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Khususnya pada aksi prioritas terkait pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana yang memberikan dampak buruk saat insiden, karena hanya sebatas pada tanggap darurat.

“Pada tahap situasi bila terdapat potensi bencana perlu penguatan dalam pelaksanaan tanggap darurat,” kata Surianto, seperti dikutip dari Ugm.ac.id, (11/12) Jumat pekan lalu.

Bencana gempa bumi 7,4 Skala Richter yang terjadi di Sulawesi Tengah pada September 2018 lalu telah mengakibatkan terjadinya tsunami dan likuefaksi di Kota Palu.

Pengalaman pahit dari peristiwa bencana besar di masa lalu membuat Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah menyadari bahwa penanggulangan bencana harus disusun dalam kerangka sistematik dan terintegrasi ke dalam proses pembangunan.

Sebab, bencana tersebut telah menelan korban 4.402 jiwa, menurunkan stok kapital sebesar 9 persen atau setara dengan kerusakan fisik sebesar Rp15 triliun.

Selain itu, peristiwa ini berdampak pada sektor industri, perumahan, sektor pertanian dan sosial khususnya kesehatan dan pendidikan.

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) atau Kerangka Kerja Sendai Pengurangan Risiko Bencana (KKSPRB) merupakan sebuah kesepakatan bahwa negara memiliki peranan penting dalam menanggulangi risiko bencana.

Tantangan KKSPRB 2015- 2030 yang dihadapi Indonesia antara lain kurangnya pengintegrasian pengurangan risiko bencana ke dalam kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Surianto, dari indikator capaian kebijakan peraturan daerah, indikator KKSPRB nasional dan lokal, dibutuhkan perubahan dan komitmen suatu kebijakan terkait Kerangka Kerja Sendai Pengurangan Risiko Bencana.

Exit mobile version