Darilaut – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, mengatakan, kita memiliki banyak kendala dan tantangan dalam membangun daerah perbatasan.
Tetapi, menurut Handoko, di sisi lain daerah perbatasan menyimpan potensi yang harus digali dan membutuhkan rekomendasi dalam menentukan langkah-langkah strategis untuk mendorong pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan.
Sehingga kita dapat melakukan penguatan wawasan kebangsaan, keindonesiaan, mempertahankan nilai-nilai budaya lokal dan demokrasi lokal di tengah-tengah keindonesiaan dan kedaerahan secara seimbang.
Saat membuka Prof Talks bertajuk “Membangun Indonesia dari Perbatasan” Selasa (29/3), Handoko mengatakan, di BRIN terdapat Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah yang diharapkan akan menjadi mitra pemerintah daerah baik di tingkat provinsi/kota/kabupaten dan untuk membangun evidence & science based policy kebijakan yang lebih berbasis data, rasional, dan ilmiah.
“Kami memiliki para periset khususnya berkaitan dengan topik hari ini yang sudah bergabung di Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan dan Ekonomi Kesejahteraan Masyarakat dan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora. Kedua Organisasi Riset ini melakukan kajian, riset, rekomendasi untuk dapat mengembangkan pembangunan di Indonesia terutama di daerah perbatasan,” katanya.
Menurut Handoko BRIN diharapkan dapat berkontribusi dengan mengembalikan layanan berbasis keahlian dan kepakaran periset kami saat ini, termasuk topik membangun Indonesia dari perbatasan.
Menciptakan layanan publik yang prima dengan lokasi jauh dan SDM relatif terbatas dan infrastruktur terbatas dibutuhkan terobosan, inovasi baru yang terintegrasi di daerah perbatasan dapat menjamin pelayanan yang optimal.
Ketua Majelis Profesor Roset BRIN Bambang Subiyanto mengatakan, intervensi teknologi di daerah perbatasan adalah salah satu kendala utama dalam melakukan implementasi teknologi karena daerah perbatasan sangat rawan.
Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi, daerah perbatasan dapat terlihat potensinya dengan kondisinya yang strategis.
Pembicara sekaligus moderator, Profesor Kebijakan Publik, Governansi, Reformasi Administrasi dari Universitas Indonesia, Eko Prasojo, mengatakan, Presiden Jokowi pernah menyampaikan akan meletakkan prioritas untuk membangun dari pinggiran termasuk daerah perbatasan dalam program pembangunan nasionalnya sejak periode pertama dan dilanjutkan di periode kedua.
Menurut Eko Prasojo daerah perbatasan memang jauh span of control (rentang kendali) dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota tapi punya peran strategis dan kritikal. Strategis berarti berperan jangka panjang untuk Indonesia dan kritikal artinya mempunyai urgensi yang sangat penting bagi kelangsungan bangsa dan negara Indonesia.
Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Restuardy Daud, mengatakan, pengelolaan perbatasan merupakan representasi kehadiran negara dan memenuhi hak warga negara yang ada di perbatasan, wilayah yang memiliki posisi strategis dan potensial karena bersinggungan dengan negara tetangga.
“Peran BNPP yang terdiri dari 27 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam membangun daerah perbatasan yaitu memperkuat perbatasan negara, mengelola aktivitas lintas batas negara, dan membangun perbatasan kawasan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Dibutuhkan sinergi dan sinkronisasi antar kementerian/lembaga dan masing-masing memposisikan diri dalam rencana aksi sehingga tidak terjadi duplikasi,” ujarnya.
Restuardy, mewakili Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, mengatakan, ada tiga langkah besar pemerintah dalam memperkuat pembangunan dan peran desa di antaranya pertama regulasi, dengan diterbitkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Kedua, kelembagaan untuk memperkuat kelembagaan di tingkat nasional dengan membentuk Kementerian khusus yang menangani desa, daerah tertinggal serta transmigrasi. Ketiga, dana desa yang bersumber dari APBN untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 542 daerah dari Sabang sampai Merauke.
Dari posisi geopolitik, Indonesia menghadapi isu rentang kendali yang serius karena berjarak antara pemerintah nasional/pusat dengan kabupaten/kota, termasuk rentang kendali antara ibu kota provinsi dengan daerah-daerah terpencil khususnya daerah-daerah perbatasan.