Darilaut – Direktur Democracy and Election Empowerment Partnerhsip (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati secara tegas menyoroti wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke DPRD yang kini mulai digulirkan oleh koalisi partai-partai besar yakni Golkar, Gerindra, PKB dan Nasdem.
Sementara PAN, PKS dan Demokrat masih melakukan kajian mendalam. Hanya satu partai yang melakukan penolakan tegas atas wacana ini yakni PDIP.
DEEP Indonesia menilai usulan ini bukan sekadar solusi teknis atas biaya politik tinggi, melainkan sebuah ancaman serius terhadap kedaulatan rakyat yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.
Neni mengutip yang disampaikan oleh Lord Acton Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely mengatakan Pilkada oleh DPRD adalah pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi.
“Kita tidak boleh membiarkan demokrasi kita menciut hanya karena alasan efisiensi semu yang justru memperkuat posisi oligarki di daerah,” ujarnya.
Pencabutan Mandat Rakyat Secara Paksa
Pilkada langsung adalah instrumen utama di mana rakyat memiliki kuasa penuh untuk menentukan nasib daerahnya. Mengembalikan pemilihan ke DPRD sama saja dengan memenjarakan hak suara rakyat di dalam gedung parlemen.
Deep Indonesia memandang ini sebagai bentuk elite capture, di mana kepala daerah nantinya tidak lagi berutang budi kepada konstituen, melainkan kepada segelintir pimpinan fraksi partai politik.
