Darilaut – Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau di daerah tidak hanya terletak pada keterbatasan sumber daya, tetapi juga pada pola kerja yang masih berjalan secara sektoral.
“Banyak program pembangunan belum mencapai hasil optimal dan berkelanjutan karena belum terbangun alur kemitraan yang terencana secara terpadu,” kata Kepala Pusat Studi SDGs Center Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Dr. Raghel Yunginger.
”Setiap pihak sering bekerja dalam ruangnya masing-masing, sehingga potensi kolaborasi belum dimaksimalkan.”
Dalam workshop penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs yang diselenggarakan di Makassar pada 29 April 2026, Raghel memaparkan materi terkait model percepatan pelaksanaan SDGs di tingkat daerah berbasis multi-stakeholder partnership (MSP).
MSP menawarkan solusi melalui pembangunan ekosistem kemitraan yang saling melengkapi. Dalam pendekatan ini, pemerintah daerah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor, melainkan menggandeng berbagai pihak seperti perguruan tinggi, sektor swasta melalui program CSR, lembaga filantropi, NGO, komunitas, hingga masyarakat.
Kegiatan ini diikuti peserta dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, SDGs Center, hingga mitra pembangunan dalam dan luar negeri.
Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menyusun dokumen RAD SDGs yang lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata.
Menurut Raghel, setiap aktor memiliki peran yang jelas sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki.
Perguruan tinggi berkontribusi melalui kajian ilmiah dan inovasi, sektor swasta melalui dukungan pembiayaan dan teknologi, sementara komunitas dan masyarakat menjadi ujung tombak implementasi di lapangan, kata Raghel.
Raghel menegaskan bahwa keberhasilan model ini sangat bergantung pada keberadaan fasilitator yang mampu menjembatani seluruh aktor.
“Di sinilah peran SDGs Center menjadi krusial, karena tidak hanya menghubungkan para pihak, tetapi juga memastikan bahwa kolaborasi yang dibangun memiliki arah yang jelas, mulai dari perumusan isu, penetapan outcome, output, hingga aktivitas yang terukur untuk mencapai target SDGs,” ujarnya.
Pendekatan ini diyakini mampu mengoptimalkan mobilisasi sumber daya, menghindari tumpang tindih program, serta memastikan bahwa setiap intervensi benar-benar berkontribusi pada penyelesaian isu prioritas daerah.
Model MSP yang ditawarkan juga dinilai tidak hanya relevan secara konseptual, tetapi telah diuji dalam berbagai konteks lokal, termasuk di Provinsi Gorontalo.
Melalui penyusunan dan implementasi RAD SDGs, setiap program pembangunan daerah diharapkan tidak berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi dalam satu kerangka perencanaan yang jelas, mulai dari penentuan isu prioritas, perumusan tujuan, hingga penetapan indikator keberhasilan yang dapat diukur secara objektif.
Dengan demikian, setiap intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan memiliki arah yang sama, saling melengkapi, dan berkelanjutan.
Pendekatan kolaboratif ini sekaligus menegaskan pentingnya pembagian peran yang proporsional antar stakeholder, di mana pemerintah tidak bekerja sendiri, tetapi didukung oleh perguruan tinggi, sektor swasta, komunitas, serta mitra pembangunan lainnya sesuai dengan kapasitas dan keunggulan masing-masing.
Melalui skema tersebut, RAD SDGs tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi panduan kolaboratif dalam memobilisasi sumber daya secara optimal guna menghasilkan dampak pembangunan yang nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat.