Selain mewujudkan unit kerja berpredikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, komitmen pembangunan Zona Integritas berisi komitmen untuk pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.
Kemudian, menerapkan sistem manajemen anti suap, serta membangun keterpaduan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan mengacu pada proses bisnis. Harapannya, komitmen pembangunan zona integritas ini benar-benar dilaksanakan dengan baik dan bukan hanya sebagai formalitas saja dan akan memberikan dampak bagi kemajuan bangsa.
Menurut Menhub Budi, apa yang dideklarasikan menjadi komitmen dan bukan hanya disampaikan atau diucapkan, tapi juga dilaksanakan. Pada tanggal 2 Mei yang bertepatan dengan Hari Pendidikan, kita berkomitmen mendidik diri kita dan bangsa menjadi bangsa yang lebih terkemuka.
“Maka saya berjanji agar deklarasi ini menjadi bagian komitmen yang harus dilaksanakan,” ujar Budi.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan, langkah setelah deklarasi dan penandatangan Komitmen Pembangunan Zona Integritas adalah perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan di tiap kawasan yang akan dimonitor secara periodik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Komitmen untuk memperbaiki pusat pelayanan itu adalah menjadi daerah yang betul-betul bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Peresmian itu tidak seketika menjadi bagus, akan tetapi komitmen itu ada. Kita akan monitor secara periodik untuk perbaikannya,” kata Agus Rahardjo.
Komentar tentang post