Manado – Para pemimpin dan perwakilan yang tergabung dalam Forum Negara-negara Pulau dan Kepulauan (The Archipelagic and Island States, AIS) menandatangani kesepakatan Deklrasi Manado, Kamis (1/11).
Delegasi ini berasal dari 20 negara. Masing-masing Kuba, Pulau Comoro, Siprus, Fiji, Guinea Bissau, Indonesia, Jamaika dan Madagaskar. Selain itu, Selandia Baru, Papua New Guinea, Saint Kitts dan Nevis, Sri Lanka, Seychelles dan Singapura. Kemudian, Kepulauan Solomon, Suriname, Timor Leste dan Inggris.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, mewakili Presiden Joko Widodo, menyaksikan penandatanganan tersebut. Forum ini bisa menjadi ajang berbagi pengetahuan, mencari solusi cerdas dan kreatif, diperbesar dan diperbanyak untuk digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.
“Saya berharap forum ini bisa mendorong keterlibatan bisnis dan solusi keuangan inovatif untuk mendanai proyek perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan,” kata Menko Luhut, saat membacakan sambutan pembukaan forum AIS mewakili Presiden Joko Widodo.
Kesepakatan bersejarah Forum yang beranggotakan negara-negara pulau dan kepulauan ini kebanyakan berasal dari kawasan Asia-Pasifik. Kesepakatan ini berisi, antara lain, aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan ekonomi biru. Selanjutnya, pemanfaatan laut berkelanjutan, yaitu pemanfaatan sumber daya laut dan mekanisme pembiayaan inovatif pada perubahan iklim.
Forum AIS diinisiasi Kemenko Bidang Kemaritiman bersama United Nations Development Program (UNDP). AIS merupakan platform bagi pemerintahan negara-negara anggota untuk terlibat dan berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan. Baik itu sektor swasta, masyarakat sipil dan akademisi, mengenai inisiatif perubahan iklim dan perlindungan laut.
Menko Luhut mengatakan, negara pulau dan kepulauan memiliki sifat-sifat optimis, adaptif dan inovatif dalam menyelesaikan berbagai masalah dengan pendekatan yang paling hemat biaya. Sejarah dan budaya mengajarkan bagaimana negara-negara pulau dan kepulauan menyelesaikan masalahnya.
“Kita harus menjadi Moana, seorang anak perempuan yang memiliki semangat inovatif, dan selalu optimis dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya,” kata Luhut.
Moana adalah film animasi yang menggambarkan petualangan seorang gadis cilik Polinesia dalam mencari jati dirinya.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mengambil peran untuk memimpin dan membentuk mekanisme pembiayaan baru untuk mendukung inisiatif perubahan iklim dan proyek-proyek pembangunan di negara-negara anggota Forum.
Di bawah Deklarasi Manado, anggota AIS setuju untuk memperkuat komitmen kerjasama dalam mitigasi perubahan iklim, manajemen bencana. Bekerjasama dalam menghadapi tantangan dan peluang ekonomi, sampah plastik di laut, tata kelola maritim. Mendorong pengembangan tata kelola kelautan.
Direktur UNDP untuk Indonesia Christophe Bahuet mengatakan, Forum AIS memberikan kontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan berkomitmen untuk membantu agar negara-negara pulau dan kepulauan yang rentan tidak luput dari SDG’s.
Menurut Bahuet, Forum AIS akan fokus pada solusi pengembangan praktis dan akan membuka peluang baru bagi negara pulau dan kepulauan kecil yang rentan terhadap perubahan iklim untuk menemukan cara inovatif dalam melindungi sumber daya laut sambil meningkatkan pendapatan mereka.
“Pembiayaan inovatif adalah dimensi penting dari inisiatif dan UNDP Indonesia yang akan membantu para anggota mengakses mekanisme baru seperti pembiayaan campuran, keuangan Syariah dan obligasi hijau, untuk proyek-proyek di bawah Forum AIS ” kata Bahuet.
Wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim akibat naiknya permukaan laut akibat pemanasan global adalah negara-negara pulau dan kepulauan.*