Darilaut – Sejak 1 Januari hingga 9 Oktober 2022 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat banjir, cuaca ekstrem dan tanah longsor mendominasi kejadian bencana di Indonesia. Sebanyak 3.193.001 orang terdampak karena bencana tersebut.
Kejadian bencana banjir sebanyak 1.083, cuaca ekstrem 867 dan tanah longsor 483 kejadian. Selain itu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebanyak 239 kejadian, gempabumi dan gunungapi 21, gelombang pasang atau abrasi 21 dan kekeringan 4 kejadian.
Akibat dari rentetan bencana tersebut, sebanyak 160 jiwa meninggal dunia, 28 hilang, dan 790 luka-luka.
Kerugian yang ditimbulkan atas bencana selama 10 bulan ini meliputi 31.170 rumah rusak, 882 fasilitas rusak, 501 fasilitas pendidikan rusak, 306 rumah ibadah rusak, 75 fasilitas kesehatan rusak, 137 kantor rusak dan 137 jembatan rusak.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan selama sepekan terakhir, atau tepatnya sejak tanggal 3 sampai 9 Oktober 2022, telah terjadi 66 kejadian bencana hidrometerologi basah yang meliputi 35 kejadian bajir, 16 tanah longsor dan 15 cuaca ekstrem.
Dari seluruh kejadian itu, ada sebanya 9 jiwa meninggal dunia, 1 hilang dan 151.156 warga terdampak.
Untuk itu, Suharyanto meminta seluruh pemangku kebijakan di daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem, yang diprakirakan masih akan melanda wilayah Tanah Air dalam kurun sepekan ke depan atau sampai Sabtu (15/10).
Arahan tersebut ditujukan langsung Suharyanto bagi seluruh komponen mulai dari dari pimpinan daerah provinsi, kabupaten/ kota, perangkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), unsur TNI, Polri, relawan termasuk masyarakat se-Tanah Air melalui Rapat Koordinasi Nasional BNPB-BPBD untuk Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Cuaca Ekstrem di Jakarta, Senin (10/10).
Menurut Suharyanto penanggulangan bencana sudah menjadi standar pelayanan minimum pemerintah daerah.
Suharyanto meminta agar segenap komponen pemerintah daerah segera melaksanakan apel kesiapsiagaan untuk mengecek kesiapan alat, perangkat dan personil dalam menghadapi cuaca ekstrem yang dapat berdampak bencana seperti banjir, banjir bandang, angin kencang dan tanah longsor.
“Penanggulangan bencana adalah standar pelayanan minimum di daerah. Untuk itu, pimpinan daerah dan segenap jajaran agar segera melakukan apel kesiapsiagaan dalam rangka mengetahui dan mengecek kesiapan alat, perangkat, dan personel untuk menghadapi bencana banjir, longsor akibat cuaca ekstrem,” kata Suharyanto.
Atas dasar dari seluruh rangkaian bencana tersebut, Kepala BNPB mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah agar segera menerbitkan status tanggap darurat apabila terjadi bencana.
Hal itu menjadi penting, sebab dengan diterbitkannya status tanggap darurat maka seluruh stakeholder dapat memberikan bantuan dan dukungan untuk mengurangi dampak risiko, seperti jatuhnya korban jiwa maupun kerugian materi dan penghidupan lainnya.
“Tanggap darurat ini dilakukan secepat mungkin, agar warga yang terdampak bencana segera dapat terbantu,” kata Suharyanto.
“(Seluruh stakeholder) Ini baru bisa masuk setelah daerah menetapkan status tanggap darurat.”