Darilaut – Penyelesaian batas negara Indonesia dengan negara tetangga butuh waktu yang Panjang. Dari enam perjanjian perbatasan dengan negara tetangga yang telah diselesaikan, salah satunya segmen batas maritim Laut Sulawesi.
Perundingan batas negara penting untuk diselesaikan walaupun memerlukan proses negosiasi yang panjang dengan komitmen dan kesabaran tinggi dari kedua belah pihak.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mengatakan, diplomasi kedaulatan sebagai salah satu prioritas utama diplomasi Indonesia dalam 9 tahun terakhir.
“Batas negara penting untuk segera diselesaikan,” kata Menlu Retno dalam Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri 2024 yang diselenggarakan di Museum Konferensi Asia Afrika (KAA), Bandung (8/1).
“Perundingan batas negara, baik darat maupun laut bukan hal mudah. Oleh karena itu diperlukan komitmen tinggi untuk menyelesaikannya.”
Menlu Retno menjelaskan bahwa capaian berbagai penyelesaian batas negara juga dilakukan dengan menjunjung penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.
Perjanjian batas negara yang telah diselesaikan oleh Indonesia dengan negara tetangga dalam sembilan tahun terakhir mencakup Perjanjian Delimitasi Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Vietnam pada tahun 2021 yang dirundingkan selama 12 tahun.
Kemudian, Kesepakatan Indonesia-Malaysia pada dua segmen batas maritim Laut Sulawesi dan Selat Malaka pada bulan Juni 2023 yang dirundingkan selama 18 tahun.
Perjanjian lainnya meliputi tiga segmen batas darat dengan Malaysia di Kalimantan-Sabah yang telah disepakati pada periode 2017-2019.
Segmen batas darat lainnya, termasuk segmen Sebatik. segmen Senapat-Sesa dan West Pillar-AA 2 di Kalimantan-Sabah ditargetkan selesai pada tahun 2024 setelah berunding selama 24 tahun.
Adapun Kesepakatan Indonesia-Timor Leste untuk garis batas darat di segmen Subina-Oben dan Noel-Besi Citrana, yang ditandatangani pada akhir Januari 2024 dirundingkan selama 19 tahun.
Perjanjian lainnya antara Indonesia dan Filipina juga telah sepakati Principles and Guidelines Batas Landas Kontinen pada bulan Oktober 2022. Kesepakatan ini melengkapi persetujuan Batas ZEE di Laut Sulawesi pada tahun 2014.