Darilaut – Hoaks atau kabar bohong dapat diproduksi jurnalis dan media, apabila tidak mematuhi kode etik dan elemen jurnalisme.
Hoaks, disinformasi dan misinformasi selama ini bertebaran di media sosial dan acapkali disebarkan oleh orang awam, tidak sengaja, tidak tahu, atau pun loyalis maupun kelompok yang disebut buzzer.
Namun, sejumlah hoaks belakangan juga diproduksi, dipublikasi, dan direduplikasi oleh jurnalis. Penyebabnya karena adanya pelanggaran atau ketidaktaatan jurnalis terhadap kode etik dan kepatuhan pada elemen peran jurnalisme.
Padahal, tugas dasar jurnalis sebenarnya adalah kerja memeriksa fakta. Kenyataan ini tentu saja memprihatinkan karena dapat menurunkan kepercayaan publik kepada media.
Hal ini mengemuka dalam diskusi bulanan seri kedua yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) yang tergabung dalam koalisi cek fakta. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu 27 September 2023.
Diskusi secara daring ini menghadirkan FX LIlik Dwi Mardjianto, kandidat doktor dari Universitas Canberra, Australia yang juga peneliti media Universitas Multimedia Nusantara Banten, Uni Lubis, Pemimpin Redaksi IDNTimes, Septiaji Eko Nugroho, Ketua Presidium Mafindo.
“Banyak hoaks diproduksi bahkan dari jurnalis sendiri, penyebabnya adalah pelanggaran terhadap elemen peran jurnalisme. Inkonsistensi penerapan peran-peran jurnalistik ini akan membuat tingkat kepercayaan terhadap jurnalisme turun,” ujar Lilik.
Menurut Lilik, berdasarkan riset yang dilakukan, publik sebenarnya punya harapan yang sangat tinggi terhadap peran jurnalis dan media sebagai penjernih ruang informasi publik sekaligus sumber berita yang kredibel menjadi rujukan.
Karena adanya sejumlah praktik ketidakakuratan reportase, penjagaan editorial yang lengah, pelanggaran elemen tren kepercayaan terhadap jurnalisme saat ini menjadi menurun.
“Harapan publik terhadap peran jurnalistik sangat tinggi. Kritik saya ini adalah bagian dari kecintaan saya kepada jurnalisme, khususnya jurnalisme di Indonesia ,” kata Lilik.
GM Product lembaga riset dan media monitoring Binokular, Oleg Widyoko menjelaskan temuan Binokular terkait isu hoaks yang terjadi dalam kurun waktu Juli hingga September 2023. Menurut Oleg, hoaks yang ditemukan pada periode ini masih mengarah pada kandidat capres, khususnya Ganjar Pranowo dan Prabowo.
Selain itu, Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Sudirman Said juga menjadi sasaran hoaks terkait batalnya penunjukan AHY sebagai Cawapres Anies Baswedan.
“Ada enam tipe hoaks yang tercapture berdasar media monitoring berbasis kecerdasan buatan Binokular seputar bacapres. Tipe-tipe itu berupa kabar palsu. Foto editan, informasi keliru, narasi foto, narasi video, dan pemotongan video,” kata Oleg.
Menurut Oleg, disinformasi yang bersumber dari platform media sosial merembes ke forum-forum personal seperti whatsapp group dan lainnya. Upaya yang dilakukan koalisi cek fakta sudah baik dilaksanakan, namun sebagai filter hoaks di ranah personal di pemilu 2024 tentunya masih banyak tantangannya,” ujarnya.
Ketua Presidium Mafindo (Masyarakat Antifitnah Indonesia) Septiaji Eko Nugroho, mengatakan, monitoring berbasis kecerdasan buatan Binokular mirip dengan data Mafindo. Wajah penyebaran hoaks di negeri kita semakin masif, upaya penanganan dan pencegahan sangat krusial dan penting dalam konteks pemilu 2024.
Data Mafindo tahun 2022 menunjukan 1.500 temuan hoaks, Tahun 2023 terdapat 1.600 hoaks, dan 2024 ini diprediksi akan meningkat hingga di atas 2.000 hoaks, kata Septiaji, ”Bahkan saat melakukan webinar ini produksi hoaks terus berlangsung. Ada Kanal yang kami pantau dapat memproduksi 1 – 45 video hoaks setiap harinya.”
Menurut Septiaji ketimpangan penanganan cek fakta saat ini makin melebar. Tahun 2019 kita optimis dapat menangkap banyak konten hoaks. Tapi kenyataannya di Youtube, Tiktok, Snack, bahkan Shopee video banyak sekali konten hoaks dan produksi video-video pendek itu saat ini semakin murah dibandingkan dengan biaya fackcheck-nya.
“Ketidakseimbangan ini menjadi PR kita hari ini untuk bisa ditangani bersama,” kata Septiaji.
Pemimpin Redaksi IDNTimes, Uni lubis, menggarisbawahi kerja terpenting jurnalis terkait kewajiban disiplin verifikasi dan klarifikasi data dalam setiap proses jurnalisme; mulai dari gathering, proses produksi hingga distribusi beritanya.
Uni Lubis menjelaskan sejak masih jadi reporter, dalam menjalankan kerja jurnalistiknya selalu tak pernah melupakan inti kerja jurnalis yakni mengklarifikasi kebenaran suatu informasi.
Menurut Uni Lubis tugas jurnalis adalah fack checking dan menyajikan kebenaran yang merupakan kumpulan informasi-informasi yang sudah diverifikasi. “Termasuk isu yang belum lama ini ramai soal penganiayaan wakil menteri oleh seorang menteri di kabinet Jokowi,” kata Uni Lubis, kerja jurnalistik seperti itu adalah wajib mengklarifikasi dan memverifikasi.
Uni Lubis mengatakan tidak ada jaminan media besar akan luput dari kemungkinan lalai jika disiplin verifikasinya ada yang terlewat, dengan mencontohkan media besar seperti New York Times di Amerika, dan Tempo di Indonesia pun pernah mengalaminya.
Meski narasumber tepercaya, kata Uni Lubis, kadang kerap menyampaikan data salah yang kemudian harus diverifikasi oleh para jurnalis. Contoh kasus Tempo yang harus meminta maaf karena salah memuat quotation dari narasumber yang keliru, dan ini merupakan hal yang sudah benar untuk dilakukan.
“Kesalahan ini bahkan juga terjadi pada portal media internasional New York Times dan lainnya,” kata Uni Lubis, dalam diskusi yang dipandu pemimpin redaksi MNC Radio Network Gaib Marudo Sigit.
Direktur Eksekutif AMSI, Adi Prasetya saat membuka diskusi seri kedua menjelaskan bahwa diskusi bulanan ini menjadi bagian penting kampanye antihoaks dan sumbangan koalisi cak fakta mendukung pemilu 2024 berkualitas dan bebas dari hoaks. Selain itu, untuk mengukur dan memonitor kerja-kerja pemeriksa fakta di sepanjang setahun ke depan.
Asosiasi Media Siber Indonesia bersama mitra koalisi Cek Fakta, AJI, Mafindo dengan dukungan Google News Initiative, kata Adi, menggandeng lembaga riset berbasis artificial Intelligence Binokular untuk mendapatkan data percakapan secara riil dan presisi tentang persebaran, tipologi, korban, dan bahkan actor mapping hoaks.
“Dari situ kita bisa mengkaji apa yang harus dilakukan,” ujar Adi.