Darilaut – Terlepas dari kemajuan teknologi sistem peringatan dini, keadaan siap siaga masyarakat sangat penting untuk mengantisipasi tsunami.
Masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir rawan tsunami sangat membutuhkan pendidikan dan kesadaran untuk merespons secara efektif. Kebanyakan Masyarakat memiliki keterbatasan dalam mengakses peringatan dini.
Sistem peringatan dini tsunami di kebanyakan negara belum efektif dalam mengantisipasi terjadinya bencana tsunami, khususnya yang dipicu aktivitas non seismik.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan sistem peringatan dini tsunami yang ada umumnya hanya ditujukan untuk tsunami megathrust yang sebelumnya didahului oleh gempa bumi besar.
“Indonesia pernah merasakan dua kali tsunami yang justru bukan disebabkan oleh gempa bumi yaitu tsunami Palu yang terjadi pada bulan September 2018 disebabkan tanah longsor dan tsunami Selat Sunda yang terjadi pada bulan Desember 2018 yang dipicu aktivitas gunung berapi,” kata Dwikorita.
Hal ini disampaikan dalam World Tsunami Awareness Day yang diselenggarakan oleh UNESCO – IOC Intergovernmental Coordination Group for Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System, pada Selasa (7/11).
Dalam webinar dengan tema “Fighting Inequality for a Resilient Future” tersebut, Dwikorita mengatakan, ketidakmampuan sistem peringatan dini tsunami pada tahun 2018 dalam memberikan informasi yang cepat terhadap tsunami yang dipicu aktivitas non seismik, menjadi pelajaran penting yang segera ditindaklanjuti oleh BMKG.
Dengan kejadian tsunami Tahun 2018 tersebut, kata Dwikorita, InaTEWS semakin dikuatkan dengan menambah jumlah peralatan sensor gempa untuk merapatkan jaringan monitoring.
Menurut Dwikorita, untuk mendorong tindakan dan kesiapsiagaan dini, informasi yang komprehensif dan mudah dimengerti, ditambah dengan program pendidikan, sangatlah penting.
Keunikan dan kompleksitas tsunami, membutuhkan teknologi peringatan dini yang inovatif yang digabungkan dengan kearifan lokal.
“Pengetahuan tentang kearifan lokal dapat secara efektif mengakomodasi kemampuan untuk mengakses peringatan dini bagi masyarakat terpencil,” kata Dwikorita.
“Jadi, kolaborasi antara teknologi dan kearifan lokal dapat memperkuat sistem peringatan dini gempa bumi dan tsunami.”
Keberlanjutan upaya mitigasi dan kesiap-siagaan tsunami juga sangat penting. Dwikorita mencontohkan upaya kesiapsiagaan di Kota Palu, Sulawesi Tengah yang telah dibangun pada periode 2009-2014, harus kembali dimulai dari nol karena adanya pergantian kepala daerah.
Karena tidak adanya keberlanjutan, alhasil ketika tsunami melanda pada 2018 semua orang tidak siap.
Upaya mitigasi dan kesiap-siagaan harus tetap berlanjut dari generasi ke generasi, tidak terputus. Bukan berarti karena tidak ada tsunami, upaya tersebut berhenti. Hal ini penting karena gempa bumi dan tsunami bisa datang sewaktu-waktu, kata Dwikorita.
Untuk itu, Dwikorita mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, swasta, NGO, media, dan masyarakat umum untuk bahu-membahu dan berkolaborasi membangun kesiap-siagaan.