Darilaut – Keberlanjutan dan Traceability (ketertelusuran atau keterlacakan) biota laut, seperti ikan-ikan yang memiliki nilai ekononis dapat memberikan devisa yang tinggi.
Karena itu, perlu upaya mendorong dan mendukung pemenuhan persyaratan dan legalitas komoditas ekonomi tinggi. Dengan cara-cara ini banyak pihak tentu bisa memanfaatkan keberadaan biodiversitas (keanekaragaman hayati) di Indonesia.
Menurut Ahli terumbu karang Prof Dr Suharsono, biota laut di Indonesia banyak. Apabila ini mampu memenuhi persyaratan internasional yang masuk dalam site test, misal karang, ikan napoleon, teripang, akan dapat memberikan devisa karena harganya memang sangat tinggi.
Secara prinsip dan filosofi pengelolaan ekosistem pada ujungnya pada pengelolaan aktivitas manusia. Sebab, jika manusia dapat dikelola dengan baik beserta aktivitasnya maka pemanfaatan ekosistem dapat dikendalikan dengan baik.
“Hanya saja di kita ini justru mengelola manusianya yang menjadi sumber permasalahan,” ujar Suharsono, saat BioTalks #2 Pengelolaan Kekayaan Hayati dan Ekosistem Indonesia Pasca Covid-19, akhir Juni lalu, seperti dikutip dari Ugm.ac.id.
Menurut Suharsono menjaga ekosistem selain dituntut pada pengelolaan aktivitas manusia, juga tidak lepas dari ancaman dari perubahan iklim. Ancaman perubahan iklim ini cukup berat terhadap keberadaan ekosistem saat ini.
“Hanya saja jika itu bersifat natural maka biasanya perubahan yang disebabkan oleh natural menjadikan struktur komunitas dan ekologinya akan kembali seperti semula,” katanya.
Sangat berbeda jika perubahan tersebut disebabkan oleh aktivitas manusia karena dipastikan tidak akan kembali pada posisi semula. Bahkan, bisa-bisa memunculkan posisi yang lain.
Ada hikmah di balik pandemo Covid-19. Dari aspek biologi atau ekologi, adanya Covid-19 pengelolaan dan pengendalian aktivitas manusia menjadi otomatis.
Hal ini memberikan kesempatan ekosistem untuk pulih kembali. Aktivitas menurun justru menjadikan kondisi lebih baik, seperti Jakarta langit membaik karena aktivitas kendaraan dan pabrik otomatis terhenti.
Menurut Suharsono, strategi pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem saat ini menuntut partisipasi aktif dalam penyediaan data informasi untuk pengelolaan daerah konservasi. Untuk itu, dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia di daerah perlu dilakukan diklat terencana dan melalui uji kompetensi.
Dengan demikian, diharapkan ada dorongan pengelolaan mandiri ekosistem pesisir oleh penduduk lokal melalui kerja sama Pemda, NGO dan universitas.
Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Prof Dr EKS Harini Muntasib, mengatakan, pandemi Covid- 19 dan kekayaan hayati di hutan telah terjadi disrupsi berupa campur tangan dan mengganggu dari sisi ekologi alam. Covid-19 terjadi karena meningkatnya interaksi manusia dengan satwa liar sehingga virus menyebar luas sehingga terjadi pandemi.
Tata kelola hayati merupakan suatu mekanisme untuk berjalannya organisasi dan hubungan kelembagaan kekayaan hayati. Aspek kelestarian kekayaan hayati dan habitatnya diharapkan terjaga sesuai dengan mandat konservasi kekayaan hayati.
Menurut guru besar Fakultas Biologi UGM, Prof Dr Suwarno Hadisusanto, bagaimana mengantisipasi pasca Covid-19 ini untuk suasana yang lebih baik lagi. Kadangkala pemerintah daerah beranggapan hutan itu lebih berharga daripada danau, padahal danau harus dipertahankan.
Meskipun hutan menghasilkan kayu dengan harga yang tinggi sekali, tapi yang namanya badan air harus tetap dipertahankan. Apalagi beberapa danau di Indonesia memiliki spesies endemik yang spesial.*