Darilaut – Media massa digital atau dalam jaringan (daring) sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.
Hal ini dikemukakan Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut, dalam Seminar Nasional ‘Smart City, Creative Government: Membangun Ekosistem Digital CETTAR Bagi Pembangunan Provinsi Jawa Timur’, yang digelar secara luring dan daring oleh AMSI Jatim, Jumat (11/6).
“Informasi tidak harus selalu politik ekonomi atau hard news lainnya. Publik membutuhkan konten sosial berisi informasi tentang kira-kira mana tempat makanan di kota kita yang tertib prokes (protokol kesehatan), bagaimana prokes jaga jarak di pusat belanja, tempat kongko paling sehat, list tukang sate, list tukang cukur, dan lain-lain,” kata Wens.
Wens mengatakan, informasi-informasi seperti itu jarang masuk di media-media digital di Indonesia karena pola pikir pengelola media masih konservatif, yakni pemberitaan keras. Tak terbayang di pikiran kita bahwa informasi seperti ini bisa dijual.
Media massa digital dan daring juga bisa memberikan perhatian pada kegiatan amal. Media bisa mengampanyekan kegiatan sosial yang mengajak masyarakat beramal. “Kita bisa bekerjasama dengan Dinas Sosial, brand yang punya CSR (Corporate Social Responsibility),” kata Wens.
Media massa digital dan daring juga perlu membuat semacam komunitas anti-hoaks dan anti-ujaran kebencian dengan melibatkan banyak pihak.
“Saat ini banyak BUMN dan perusahaan yang ingin dicitrakan ikut dalam kampanye anti hate speech dan anti hoax,” ujar Wens.
Media yang menjadi anggota AMSI perlu melakukan kolaborasi dengan Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi untuk ikut mengangkat bisnis UMKM.
“Buka jalan bagi user untuk beli. Ini penting, karena saat ini semua orang berjualan pakai teknologi digital. Kita media digital yang setiap saat dikunjungi karena orang ingin update informasi,” kata Wens.
Keinginan ini bisa dijawab oleh media massa digital. Dalam hal turisme, media massa digital dan daring bisa berkolaborasi dalam hal kunjungan destinasi wisata, perhotelan, konten, tiket, dan pemesanan tempat.
“Kita belum terbiasa bahwa beli jual beli tiket pariwisata bisa di media massa,” kata Wens. Media massa terbiasa menulis wisata tanpa ada tindak lanjut untuk masuk ke bisnisnya.
Media massa juga perlu menampilkan semacam agenda kota, seperti jadwal pameran, seminar, peluncuran produk atau program sesuatu, dan mengarahkan pembaca untuk berpartisipasi.
“Ini paling mudah dibikin. Misalkan konser musik tanggal sekian, webinar tanggal sekian. Itu bisa diklik di website kita. Jadi orang mau tahu apa yang terjadi di kota itu dalam sebulan ke depan, datang ke tempat kita,” kata Wens.
Media massa disarankan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk agenda kota ini. Pemda punya kepentingan ke publik untuk agenda-agenda seperti ini.
“Jadi apa yang terjadi di kota kita semestinya ada di website kita. Misalnya orang mau tahu tukang cukur yang baru di Surabaya masuk di Beritajatim.com,” kata Wens.
Selain itu, untuk aspek edukasi, media massa juga perlu menampilkan informasi dan agenda mengenai kampus.
“Kunci kekuatan kita adalah kita punya pembaca. Orang datang setiap saat ke media kita. Ada konsumen lain, pebisnis, government yang sebetulnya bisa kita ajak kolaborasi. karena kita adalah panggung orang yang bisa datang setiap saat,” kata Wens.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, M Fikser, mengatakan ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, karena untuk memberdayakan UMKM.
“Bicara smart city tak hanya bicara aplikasi, tapi ada enam faktor utama yang mendukung. Aplikasi itu bagian kecil dari tata kelola pemerintahan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya,” kata Fikser.
Menurut Fikser, Pemkot Surabaya berkonsentrasi menggunakan teknologi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi usaha mikro kecil menengah (UMKM). Saat ini kami sedang membangun aplikasi dari distributor ke koperasi, dari koperasi kita akseskan ke toko kelontong-toko kelontong yang menjadi binaan Dinas Perindustrian Perdagangan. Dari toko kelontong ini, bisa dibeli para Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pemkot Surabaya memiliki 15 ribu ASN. Sebanyak 10 ribu di antaranya tinggal di Surabaya. “Ini semua akan jadi konsumen tetap toko-toko kelontong yang jadi binaan Pemerintah Kota Surabaya,” kata Fikser.
Wali Kota Surabaya menargetkan pengerjaan aplikasi ini sudah harus selesai pada 15 Juni 2021. Jadi mulai dari kebutuhan bulanan, semua ASN wajib beli di toko kelontong.
“Kita sudah bagi ASN per wilayah tempat tinggal yang dekat dengan toko kelontongnya. Untuk rasa keadilan toko kelontong, kami akan batasi transaksi,” kata Fikser.
Fikser mengatakan aplikasi digital juga digunakan untuk tracing Covid-19. Real time data yang kami terima dari rumah sakit-rumah sakit, masuk ke aplikasi tersebar di semua kecamatan. Camat yang menjadi komando.
Data tersebut terdistribusikan ke tiga pilar lalu tracing. Untuk bisa mendapatkan 25 kontak erat, menggunakan aplikasi ini bisa sampai ke-40. Dengan kecepatan menemukan kontak erat, diharapkan bisa memutuskan mata rantai. Termasuk aplikasi kondisi riil pasien di setiap rumah sakit, kita gunakan sebagai bahan evaluasi dan analisis pemangku kebijakan.
Nantinya semua layanan di kantor kecamatan dan kelurahan berbasis teknologi. “Jadi warga tidak perlu datang ke kelurahan. Dia bisa mengupload surat-surat persyaratan, setelah itu lalu di-approval lurah dan camat, dia bisa mencetak sendiri surat-surat keterangan itu,” kata Fikser.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga menandatangani nota kesepahaman dengan rumah sakit-rumah sakit agar bayi yang lahir bisa langsung membawa akta kelahiran dan perubahan kartu keluarga. Ketika bayi dan ibu keluar rumah sakit, administrasi kependudukannya sudah selesai.