Ke-2, menagih janji Kapolda Sumsel terkait investigasi menyeluruh. Koalisi Pers Sumsel meminta Kapolda Sumsel membuka perkembangan dan hasil investigasi menyeluruh sebagaimana telah disampaikan dalam pertemuan dengan pimpinan organisasi media dan organisasi jurnalis pada Aksi Jilid I.
Ke-3, mmndesak penegakan dan penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Setiap tindakan yang terbukti menghalangi atau menghambat kerja jurnalistik harus diproses sesuai ketentuan UU Pers, di samping ketentuan pidana lain yang relevan. Kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh dianggap sebagai risiko biasa dalam menjalankan profesi.
Ke-4, memberikan tenggat waktu satu minggu untuk menunjukkan kemajuan penanganan perkara. Apabila dalam waktu satu minggu sejak Aksi Jilid II tidak terdapat perkembangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, Koalisi Pers Sumsel akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional dengan mendatangi sejumlah lembaga, yakni Mabes Polri/Divisi Propam, Komisi III DPR RI, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI (BAM), dan Ombudsman Republik Indonesia.
“Pernyataan itu adalah komitmen terbuka yang harus dibuktikan melalui langkah konkret. Karena itu, Koalisi Pers Sumsel kembali menggelar Aksi Simpatik Jilid II, untuk menagih realisasi janji tersebut sekaligus memastikan proses hukum berjalan transparan dan tidak berhenti pada penanganan pelaku di lapangan,” ujarnya.
