Darilaut – Koalisi Damai bersama Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menggelar Senior Editors Meeting bertema “Memperkuat Kolaborasi Multi-Pemangku Kepentingan untuk Tata Kelola Digital Berbasis HAM” pada Kamis (11/12) di Kantor UNESCO Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Social Media 4 Peace yang didukung oleh Uni Eropa.
Pertemuan ini digelar sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi risiko dan dampak ruang digital yang semakin kompleks. Ruang digital yang rentan terhadap misinformasi, ujaran kebencian, serta penyalahgunaan platform menuntut tata kelola yang inklusif, transparan, dan menghargai hak asasi manusia. Kolaborasi antara media, masyarakat sipil, hingga lembaga internasional menjadi kunci dalam mewujudkan ekosistem digital yang aman dan demokratis.
Ketua AMSI, Wahyu Dhyatmika, menekankan bahwa organisasi masyarakat sipil dan media menghadapi tantangan serupa, terutama terkait menyempitnya ruang kebebasan sipil serta ketimpangan kekuatan antara perusahaan teknologi global dan komunitas lokal.
“Pertemuan ini menjadi ruang penting untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat kerja bersama demi memastikan hak-hak masyarakat terlindungi di ruang digital,” ujar Wahyu.
Ia menegaskan bahwa kerja kolaboratif diperlukan untuk mendorong akuntabilitas perusahaan teknologi dan menciptakan mekanisme tata kelola yang berpihak pada kepentingan publik.
Direktur Kantor Regional UNESCO Jakarta, Maki Katsuno-Hayashikawa, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tata kelola digital berbasis HAM adalah tantangan global yang dihadapi banyak negara. Menurutnya, kunci tata kelola adalah menemukan keseimbangan antara aspek keamanan, privasi, dan otonomi pengguna tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi dan keragaman budaya.
“Bagi media, tantangan lainnya adalah memastikan keberlanjutan jurnalisme berkualitas,” kata Maki.
UNESCO telah mendukung pembentukan Koalisi Damai sejak 2023. Koalisi yang terdiri dari 16 organisasi independen ini bekerja memperkuat ekosistem digital melalui riset, advokasi kebijakan, serta penguatan kapasitas. Pertemuan perdana antara Koalisi Damai dan para pemimpin redaksi ini menjadi langkah awal untuk merumuskan bentuk kolaborasi konkret, termasuk kerja advokasi bersama, kampanye publik, dan pengembangan strategi untuk menghadapi risiko digital.
Dalam kegiatan tersebut hadir 30 peserta, terdiri dari 15 pimpinan redaksi media anggota AMSI meliputi media online, radio, dan televisi serta 15 perwakilan organisasi anggota Koalisi Damai. Para peserta berdiskusi mengenai tantangan besar yang dihadapi ruang digital Indonesia, seperti semakin canggihnya modus penyebaran misinformasi, kebutuhan peningkatan literasi digital publik, hingga urgensi pemantauan kebijakan perusahaan teknologi global.
Pertemuan ini diharapkan menjadi pondasi untuk kolaborasi lanjutan antara media dan organisasi masyarakat sipil. Dengan pendekatan multipemangku kepentingan, Koalisi Damai dan AMSI optimistis dapat berkontribusi pada penguatan tata kelola digital di Indonesia, terutama dalam memastikan ruang digital tetap berpihak pada demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia.
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai Koalisi Damai, publik dapat mengakses situs resmi mereka. Informasi tentang program Social Media 4 Peace juga tersedia melalui kanal resmi UNESCO.