Konferensi Perubahan Iklim Mengeluarkan Peringatan Keras Ancaman Disinformasi

Darilaut - Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-30 (COP30) yang diadakan di Belem, Brasil, telah mengeluarkan peringatan keras mengenai ancaman disinformasi terhadap aksi iklim.

Deklarasi Integritas Informasi yang ditandatangani di Belem akan melindungi jurnalis lingkungan, ilmuwan, dan peneliti yang berada di garis depan kebenaran.

Melansir UN News , para negosiator di Belem, membuka COP30 dengan peringatan keras: upaya mencegah pemanasan global yang dahsyat sedang disabotase oleh gelombang disinformasi iklim.

Kebohongan yang menyebar lebih cepat dari sebelumnya di dunia maya ini mengancam akan menggagalkan kemajuan yang rapuh dalam aksi iklim.

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyatakan bahwa perjuangan untuk kebenaran telah menjadi sama pentingnya dengan perjuangan untuk mengurangi emisi. COP30 harus menandai “kekalahan baru bagi para penyangkal iklim,” ujarnya.

Pada hari Rabu (12/11), 12 negara – termasuk Brasil, Kanada, Prancis, Jerman, dan Spanyol – menandatangani Deklarasi Integritas Informasi tentang Perubahan Iklim yang pertama, berjanji untuk melawan banjir konten palsu dan melindungi mereka yang berada di garis depan kebenaran: jurnalis lingkungan, ilmuwan, dan peneliti.

Deklarasi tersebut diluncurkan di bawah Inisiatif Global untuk Integritas Informasi tentang Perubahan Iklim, menyerukan langkah-langkah konkret untuk membongkar jaringan kebohongan iklim dan melindungi suara-suara berbasis bukti dari pelecehan dan serangan.

Sekretaris Kebijakan Digital Brasil, Joao Brant, mengatakan, tujuannya sederhana namun mendesak: untuk "menciptakan gelombang kebenaran."

Inisiatif yang diluncurkan pada bulan Juni ini merupakan kemitraan antara Brasil, Departemen Komunikasi Global PBB, dan UNESCO.

Disinformasi Ancaman Langsung COP30

Utusan Khusus COP30 untuk Integritas Informasi, Frederico Assis, memperingatkan bahwa taruhannya sangat tinggi.

"Disinformasi, yang didorong oleh pandangan dunia yang tidak jelas, memicu ekstremisme politik dan membahayakan nyawa," ujarnya kepada UN News , seraya menambahkan bahwa terdapat bahaya nyata berupa campur tangan dalam negosiasi iklim.

“Ada pengakuan luas bahwa disinformasi dapat memengaruhi dan membahayakan setiap bagian dari proses COP – proses negosiasi diplomatik, agenda aksi, atau mobilisasi dan pertemuan puncak.”

”Semua upaya kita akan terancam jika kita gagal mengatasi disinformasi dengan tepat, yang bersumber dari penyangkalan.”

Assis menyoroti peran algoritma yang memperkuat konten “konspiratif dan manipulatif”, seringkali menggunakan “taktik canggih untuk menyebarkan pesan palsu.”

Mandatnya: menjaga isu ini tetap menjadi sorotan publik dan memobilisasi para pemimpin politik, agama, dan sosial, masyarakat sipil, serta media untuk melawan.

Kode di Balik Kebohongan Iklim

Untuk pertama kalinya, integritas informasi telah masuk ke dalam agenda resmi COP – sebuah tonggak sejarah yang menurut Guilherme Canela dari UNESCO sudah lama tertunda.

Berbicara kepada UN News, Canela menekankan bahwa inisiatif global ini bertujuan untuk mengungkap mesin penggerak disinformasi iklim.

“Kita masih sangat sedikit tahu tentang apa yang melatarbelakangi ini. Misalnya, siapa yang mendanai unggahan-unggahan ini, dan mengapa penyebarannya lebih cepat daripada jenis konten lainnya? Bagaimana itu bisa terjadi?” ujarnya.

”Jika kita tidak memahami mekanisme ini, sangat sulit untuk merancang strategi yang efektif guna memerangi fenomena ini. Inti dari inisiatif global ini justru untuk mendanai, terutama di belahan bumi selatan, jurnalisme investigasi dan proyek-proyek penelitian untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi.”

Dana Global untuk Integritas Informasi tentang Perubahan Iklim, yang dibentuk dalam inisiatif ini, telah menarik 447 proposal dari hampir 100 negara. Didukung oleh dana awal sebesar $1 juta dari Brasil, dana tersebut mendukung putaran pertama proyek-proyeknya – hampir dua pertiganya berasal dari negara-negara berkembang.

Canela menyebutnya “sangat menggembirakan” melihat isu ini “dianut dengan begitu kuat di COP30.”

Taktik-taktik Disinformasi

Maria Clara Moraes, salah satu pendiri platform Marias Verdes, memahami betul perjuangan ini. Dengan lebih dari setengah juta pengikut TikTok , ia mengatakan perjuangan melawan disinformasi iklim "sangat mungkin, tetapi juga sangat menantang."

Moraes memperingatkan bahwa kampanye-kampanye ini sangat terorganisir dan "didukung oleh kekuatan-kekuatan besar. Terutama industri bahan bakar fosil." Narasi mereka, katanya, "berubah kedoknya" seiring waktu.

Ada beberapa jenis disinformasi, kata Moraes. Salah satu yang paling kuat adalah mengatakan bahwa sudah terlambat – bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, atau bahwa acara-acara seperti COP30 tidak membuat perbedaan.

“Itu juga disinformasi. Mengatakan, 'Ini tidak berhasil, terlalu lambat, terlalu rumit, terlalu membuat frustrasi.' Tapi ya – ini penting. Kita harus terus-menerus menegaskan kembali nilai multilateralisme dan pentingnya ruang seperti ini," ujarnya.

Generasi yang Pantang Menyerah

Terlepas dari tantangan yang dihadapi, Moraes mengatakan melihat harapan pada generasi muda. Dengan memproduksi konten yang berakar pada sains dan keberlanjutan, kesadaran akan darurat iklim berkembang pesat.

Menurut Moraes, kaum muda adalah "sumber harapan dan optimisme yang luar biasa."

Moraes mendorong semua orang untuk berperan dalam menciptakan "revolusi mikro" melalui pilihan sehari-hari yang mendukung aksi iklim dan mendorong perubahan sistemik .

Konferensi Perubahan Iklim Mengeluarkan Peringatan Keras Ancaman Disinformasi

UNG Raih Klaster Mandiri Kinerja Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, Petani, Nelayan dan Kelompok Rentan Dalam Kebijakan Pembangunan Sektoral

Postingan Terkait

Bibit Siklon Tropis 97S Terletak di Selatan Pulau Sumbawa

Ketimpangan Penguasaan Tanah, Lebih Dari 61,3% Petani di Indonesia Berstatus Gurem

Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, Petani, Nelayan dan Kelompok Rentan Dalam Kebijakan Pembangunan Sektoral

UNG Raih Klaster Mandiri Kinerja Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

4,6 Juta Orang Terdampak Topan Fung-wong di Filipina, 27 Tewas

Komnas HAM, Jatam dan WALHI Bahas Penerapan Prinsip Pembangunan Hijau dalam Kebijakan Pangan dan Energi Nasional

Arif Satria: BRIN ke Depan Harus Memberikan Manfaat Nyata Bagi Kemajuan Ekonomi Nasional

Cegah Penyebaran Disinformasi Koalisi Cek Fakta dan ICT Watch Kembangkan Aplikasi “Galifakta”

Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, Petani, Nelayan dan Kelompok Rentan Dalam Kebijakan Pembangunan Sektoral

TERBARU

Bibit Siklon Tropis 97S Terletak di Selatan Pulau Sumbawa

Ketimpangan Penguasaan Tanah, Lebih Dari 61,3% Petani di Indonesia Berstatus Gurem

Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, Petani, Nelayan dan Kelompok Rentan Dalam Kebijakan Pembangunan Sektoral