Darilaut – Kondisi Pantai Utara (Pantura) Jawa bukan hanya mengalami erosi, akan tetapi abrasi, banjir, serta diperparah kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah.
“Pantura Jawa sedang menghadapi krisis nyata,” ujar peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Tubagus Solihuddin, dalam Expose Organisasi Riset Kebumian dan Maritim (ORKM) dan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pantura Tangguh, Indonesia Lestari untuk Integrasi Sains, Inovasi, dan Ketahanan Pesisir” di Gedung B.J. Habibie, Jakarta, pada Kamis (30/4).
Berdasarkan pemodelan data altimetri (1993-2025), tren kenaikan muka air laut di Pantura mencapai rata-rata 0,41 hingga 0,42 sentimeter per tahun, mengakibatkan akumulasi kenaikan hingga 15,5 sentimeter dalam kurun waktu 32 tahun.
Selain abrasi dan kenaikan muka air laut (Sea Level Rise/SLR), pesisir Pantura juga menghadapi masalah penurunan muka tanah (Land Subsidence).
Data geospasial (2017-2023), laju amblesan tanah tertinggi tercatat di Demak sebesar 16 cm/tahun, disusul Jakarta (15 cm/tahun), Sidoarjo (14 cm/tahun), dan Pekalongan (11 cm/tahun).
Penurunan muka tanah juga teridentifikasi di Surabaya (8 cm/tahun), Brebes (7 cm/tahun), serta Serang, Cirebon, dan Indramayu (masing-masing 6 cm/tahun).
Tubagus mengatakan ini bukan hanya isu lokal, yapi nasional. Hal ini mengingat Pantura Jawa sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
Menurut Tubagus, akar permasalahan pesisir Pantura bersifat sistemik. Faktor pemicunya mencakup alih fungsi lahan masif, termasuk lebih dari 1.500 km persegi area terbangun dan 5.449 km persegi persawahan, serta pembabatan mangrove dan struktur penahan ombak yang dibangun secara sporadis dan tidak terintegrasi.
Menghadapi kompleksitas krisis tersebut, Tubagus menekankan pentingnya transisi menuju pendekatan lintas sektoral dan kewilayahan.
Tubagus menegaskan tidak ada solusi tunggal yang bisa diterapkan di seluruh kawasan Pantura. Karena setiap segmen pantai memiliki karakteristik dan morfologi yang berbeda, intervensi fisik di satu area belum tentu relevan untuk area lainnya.
Tubagus mendorong arah kebijakan penanganan pesisir mutlak dilandaskan pada riset saintifik, data yang kredibel, serta mengedepankan keseimbangan ekosistem alih-alih sekadar pembangunan infrastruktur.
BRIN mencatat Pantura Jawa mengalami erosi 65,8 persen area garis pantainya. Kawasan pesisir ini membentang dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten hingga Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.
Tingginya tingkat abrasi pesisir mengakibatkan degradasi lingkungan yang berdampak langsung pada hilangnya ruang hidup warga dan terganggunya infrastruktur ekonomi di wilayah tersebut.