Munirah mengatakan KNMP sebagai konsep yang menjanjikan, akan tetapi berisiko menjadi proyek mercusuar jika tata kelola diabaikan.
KNMP cenderung menitikberatkan pembangunan fisik seperti dermaga, pabrik es, dan cold storage di desa/ kelurahan penerima program, “sementara aspek manajemen, pasar, dan pendanaan operasional setelah proyek selesai belum tergambar jelas,” kata Munirah, Rabu (1/10).
Munirah menilai jika proyek tanpa skema bisnis, kontrak pembeli, pengelola profesional, dan aftercare anggaran, fasilitas yang dibangun hanya menjadi “monumen dingin” yang jarang dimanfaatkan masyarakat.
Selain persoalan tata kelola, Munirah juga menyoroti risiko ekologis yang tak kalah penting. Mengejar peningkatan volume produksi tanpa rencana pengelolaan stok di setiap wilayah dapat memicu tekanan berlebihan terhadap sumber daya laut, degradasi habitat, dan konflik antar nelayan terkait alat tangkap.
”Indikator keberhasilan KNMP tidak cukup hanya pada volume atau nilai transaksi, tetapi harus mencakup keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan nelayan,” ujarnya.
Dengan memasukkan indikator ekologi sejak awal, pemerintah dapat mencegah dampak negatif yang sering muncul setelah proyek berakhir.
Pengawasan Berlapis
Program prioritas Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dikerjakan dengan menerapkan pengawasan berlapis. Inspektorat Jenderal KKP menyiapkan berbagai bentuk pengawasan, seperti pemantauan di lokasi untuk Mutual Check Awal (MC-0) guna memastikan kesesuaian antara rencana teknis (gambar kerja) dengan kondisi aktual di lapangan sebelum pekerjaan konstruksi benar-benar dimulai.
