Darilaut – Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Peta Karang dan Padang Lamun Nasional 2025, sebuah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola laut serta mendukung pembangunan ekonomi biru yang berbasis data. Peluncuran peta tersebut dilakukan dalam Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada Kamis (4/11) di Jakarta. Inisiatif ini merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Indonesian Seagrass Mapping Partnership (ISMP) yang melibatkan UGM, BRIN, BIG, Universitas Hasanuddin, serta The University of Queensland Australia. Selain itu, program ini turut didukung pendanaan dari The David and Lucille Packard Foundation dan Global Fund for Coral Reefs (GFCR) melalui YKAN.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa peta ini merupakan instrumen penting dalam menghadapi perubahan iklim dan melaksanakan amanah Perpres 110 Tahun 2025 mengenai nilai ekonomi karbon.
“Peta Karang dan Padang Lamun Nasional 2025 bukan sekadar angka, tetapi menjadi fondasi agar setiap kebijakan berbasis pada data yang akurat,” ujar Sakti Wahyu.
Menurut Sakti Wahyu, pemutakhiran data ekosistem laut diperlukan agar pemerintah mampu menyusun strategi pengendalian emisi gas rumah kaca secara tepat.
Dirjen Pengelolaan Kelautan KKP, A. Koswara, menambahkan bahwa pemutakhiran peta ini memperkuat komitmen Indonesia dalam membangun ekonomi biru yang mengedepankan sains.
“Karang dan padang lamun bukan hanya aset ekologis, tetapi juga fondasi ekonomi dan sosial bagi jutaan masyarakat pesisir.”
Keberadaan kedua ekosistem tersebut tidak hanya penting sebagai habitat ikan, tetapi juga sebagai penopang produktivitas perikanan, peredam gelombang, hingga sumber pendapatan pariwisata bahari.
Data terbaru dalam Peta Karang dan Padang Lamun Nasional 2025 mencatat bahwa Indonesia memiliki sekitar 2,3 juta hektare terumbu karang yang tersebar di seluruh wilayah pesisir. Dari total tersebut, 838 ribu hektare merupakan karang keras, sementara 660 ribu hektare merupakan padang lamun. Menurut Prof. Dr. Pramaditya Wicaksono dari UGM yang mewakili ISMP, wilayah timur Indonesia memiliki sebaran ekosistem karang dan lamun yang lebih luas dibanding wilayah barat. Hal ini kembali menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat keanekaragaman hayati laut tropis dunia.
Peta yang diluncurkan pada 2025 ini merupakan pemutakhiran dari dokumen tahun 2013. Perubahan signifikan terjadi pada resolusi pemetaan, yang sebelumnya berskala 1:250.000 kini ditingkatkan menjadi 1:50.000, sehingga memberikan detail yang lebih akurat. Pemutakhiran tersebut didukung oleh data citra satelit berkualitas tinggi serta pengecekan lapangan yang intensif sejak 2022. Ratusan ribu data primer dikumpulkan melalui survei lapangan di seluruh provinsi pesisir untuk memastikan konsistensi klasifikasi habitat.
Kolaborasi dalam penyusunan peta ini melibatkan lembaga pemerintah daerah, akademisi, LSM, hingga mitra pembangunan internasional. Berbagai kegiatan konsultasi teknis dan validasi publik juga dilakukan untuk menjamin bahwa peta ini dapat digunakan sebagai rujukan lintas sektor dalam perencanaan pembangunan kelautan.
Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, menjelaskan bahwa data sebaran ekosistem karang dan lamun akan menjadi acuan strategis untuk penetapan kawasan konservasi, pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, serta pengembangan wisata bahari yang ramah lingkungan. Selain itu, peta ini juga berperan dalam penyusunan target penurunan emisi karbon nasional sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam agenda iklim global.
Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), salah satu mitra pendukung, juga menilai peluncuran peta ini sebagai langkah strategis. Direktur Program Kelautan YKAN, Muhammad Ilman, menegaskan bahwa peta tersebut merupakan landasan penting untuk memastikan perlindungan ekosistem pesisir yang vital bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Pasca peluncuran, KKP telah menyiapkan serangkaian tindak lanjut mulai dari penguatan kelembagaan, penyempurnaan infrastruktur data nasional, hingga pengembangan sistem pemantauan jangka panjang. Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan ekonomi biru yang menekankan pada keberlanjutan ekologi demi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dengan adanya Peta Karang dan Padang Lamun Nasional 2025, Indonesia kini memiliki fondasi data terbaru dan komprehensif untuk mempercepat transformasi pengelolaan laut secara lebih inklusif, berbasis sains, dan berorientasi jangka panjang.