Jakarta – Pemisahan alur laut (TSS, Traffic Separation Scheme) di Selat Sunda dan Selat Lombok, bertujuan untuk meningkatkan Keselamatan Pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim.
Direktur Kenavigasian Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Basar Antonius mengatakan, kedua Selat tersebut termasuk ke dalam selat yang sibuk lalu lintas kapalnya. Karena itu, dengan menetapkan TSS diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pelayaran.
Menurut Basar, keselamatan pelayaran ini dilakukan dengan cara mengurangi jumlah situasi saat dua kapal bertemu langsung melalui pemisahan arus lalu lintas kapal yang berlawanan di daerah tersebut. Selain itu, TSS diharapkan dapat mengurangi (bahkan menghilangkan) risiko tabrakan antar kapal dengan cara merekomendasikan Precautionary Area (Area Pencegahan).
“Kita juga berharap TSS ini dapat berkontribusi pada keselamatan dan efisiensi navigasi serta perlindungan lingkungan laut di Selat Sunda dan Lombok,” kata Basar dalam kegiatan International Workshop on The Designation of Traffic Separation Scheme (TSS) and Its Associated Routeing Measures in Sunda and Lombok Straits, hari ini, (30/4) di Jakarta.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menggelar workshop ini untuk memperbarui informasi tentang proposal Indonesia ke International Maritime Organization (IMO) terkait dengan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok. Workshop ini juga untuk meningkatkan kesadaran para pengguna jalur pelayaran dan para pemangku kepentingan di TSS tersebut.
Selat Sunda dan Selat Lombok, menurut Basar, memiliki kekayaan keanekaragaman laut. Di Selat Sunda terdapat Taman Wisata Alam Sangiang yang memiliki terumbu karang dan biota laut. Di Selat Lombok terdapat Kawasan Konservasi Nusa Penida dan Kepulauan Gili yang memiliki terumbu karang, penyu, lumba-lumba dan lainnya.
Proposal Penetapan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok telah didiskusikan dan disetujui pada pertemuan The 6th IMO Sub Committee on Navigation, Communications and Search and Rescue (NCSR) yang diselenggarakan di London pada bulan Januari yang lalu.
Selanjutnya, proposal ini akan diadopsi pada Pertemuan IMO Maritime Safety Committee (MSC) ke-101 yang akan diselenggarakan pada bulan Juni 2019 mendatang. TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok mulai diimplementasikan pada tahun 2020, 1 tahun setelah diadopsi pada Sidang MSC.
Untuk itu, workshop ini diselenggarakan guna meningkatkan awareness dan memastikan kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok.
Sebelumnya Indonesia berkomitmen untuk melakukan persiapan yang diperlukan guna memastikan semua fasilitas dan infrastruktur pendukung serta Sumber Daya Manusia sudah siap sebelum tanggal pelaksanaan implementasi TSS.
Utusan Khusus Menteri Perhubungan untuk IMO, Dr Marsetio yang menjadi Keynote Speaker workshop mengatakan, sebagai poros maritim dunia, Indonesia harus berperan terhadap peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Penetapan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok harus didukung oleh semua pihak agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta mampu mengangkat nama Indonesia di kancah pergaulan internasional khususnya di sektor maritim dunia.
Menurut Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas I Dumai, Raymond Ivan H Sianturi, untuk mengimplementasikan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, Indonesia harus melakukan beberapa persiapan. Antara lain melakukan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang keselamatan pelayaran di area TSS yang telah ditetapkan, meliputi Vessel Traffic Services (VTS), Stasiun Radio Pantai (SROP), Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), serta peta elektronik terkini.
Raymond mengatakan, yang perlu dipersiapkan salah satunya adalah memperkuat VTS Merak dan VTS Benoa. Kemudian, melakukan survei terhadap SBNP di sekitar Selat Sunda dan Selat Lombok, menetapkan aturan untuk local traffic di sekitar Selat Sunda dan Selat Lombok. Membuat Panduan bagi kapal-kapal yang berlayar melalui Selat Sunda dan Selat Lombok.
Hadir dalam workshop tersebut, perwakilan dari Kedutaan Besar Negara-Negara Anggota IMO di Indonesia, kementerian/lembaga dan stakeholder terkait.*