Darilaut – Para periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti pentingnya strategi mitigasi bencana yang lebih komprehensif, kolaboratif, dan berbasis sains menyusul kejadian siklon tropis yang menimbulkan kerusakan dan korban jiwa besar di beberapa wilayah Indonesia. Dalam SERI WEBINAR ORKM bertajuk “Ketika Indonesia Diguncang Siklon Tropis: Pembelajaran Bersama dan Kesiapsiagaan” pada Selasa (09/12), dua periset BRINErma Yulihasti dan Yanu Endar Prasetyo menyampaikan kritik, catatan, serta arah pemikiran strategis yang perlu dibangun bangsa ini.
Periset PR Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yulihasti, menekankan perlunya strategi mitigasi yang dibangun di atas kolaborasi lintas lembaga. Ia mengusulkan pembentukan Pusat Studi Cuaca Ekstrem Indonesia yang melibatkan BRIN, universitas, serta lembaga riset dalam dan luar negeri.
“Peran tiga badan orkestrator sangat penting. BRIN membangun sains dan teknologi untuk menghasilkan data-data prediksi yang berkolaborasi dengan kampus,” ujar Erma.
Erma menilai bahwa mitigasi siklon membutuhkan integrasi peran lembaga secara jelas. BMKG, katanya, harus menyediakan informasi prediksi yang dapat disampaikan ke masyarakat secara cepat dan akurat. Sementara BNPB berperan dalam membangun sistem peringatan dini yang memastikan informasi prediktif sampai ke daerah dan masyarakat di wilayah rawan.
Ia juga memaparkan perlunya penggunaan model prediksi cuaca resolusi tinggi, baik secara temporal maupun spasial, dalam wilayah domain luas seperti Asia Tenggara. Teknologi ini dinilai penting untuk mengantisipasi dinamika cuaca ekstrem yang terjadi semakin sering dan intens. Namun teknologi saja tidak cukup, edukasi publik harus diperluas.
“Edukasi publik dilakukan secara luas dan komprehensif, mulai sekolah-sekolah hingga pemanfaatan berbagai media seperti TV, radio, medsos, hingga webinar.”
Erma menekankan perlunya pembentukan forum nasional untuk menyepakati langkah mitigasi bersama agar sinergi dan koordinasi tidak berjalan parsial.
Sementara itu, Periset PR Kependudukan BRIN, Yanu Endar Prasetyo, memberikan kritik tajam terkait kegagalan mitigasi yang terjadi selama bencana banjir bandang di Sumatera. Ia menilai bahwa bangsa ini tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya.
“Siklon ini bukan hal baru. Pada 2021 juga sudah terjadi, tapi kita tidak belajar.”
Menurut Yanu, kegagalan mitigasi bukan soal menyalahkan pihak tertentu, tetapi karena bangsa ini tidak mendengarkan ilmuwan. “Hampir setiap kebijakan tidak berbasis hasil riset.”
Yanu menyebut bahwa paradigma pembangunan Indonesia masih menempatkan ekonomi sebagai panglima, sementara ekologi menjadi subordinat. Akibatnya, manusia justru menjadi korban karena tidak adanya keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. Ia juga menjelaskan bahwa di Pusat Riset Kependudukan BRIN, berbagai riset tentang kontribusi ilmu sosial dalam mitigasi, pemulihan, dan recovery bencana telah dihimpun dan diterbitkan sebagai bahan pembelajaran.
Dalam paparannya, Yanu juga menyinggung budaya sosial bangsa yang disebutnya sebagai “3P: pelupa, pemaaf, dan penyabar,” serta sikap fatalistik masyarakat yang menyerahkan seluruh persoalan kepada Tuhan. Kondisi ini, menurutnya, turut melemahkan urgensi implementasi rekomendasi ilmiah. Di sisi lain, pengambil kebijakan juga tidak menggunakan data populasi sebagai dasar mitigasi. Padahal, pemetaan ekologis seharusnya dipadukan dengan pemetaan penduduk untuk mengidentifikasi titik krusial penyelamatan.
Ia menekankan bahwa bencana pada dasarnya adalah “krisis kependudukan.” Jika siklon terjadi di wilayah tanpa penghuni, itu tidak disebut bencana. Kesalahan mendasar, menurutnya, adalah cara pandang yang terlalu antroposentris. Selain itu, respons cepat pemerintah juga terhambat oleh birokrasi dan minimnya anggaran lembaga seperti BNPB dan BMKG untuk membangun sistem peringatan dini ideal.
“Layering data antara pemetaan alam dan pemetaan kependudukan sangat penting untuk meminimalisir korban.”
Melalui webinar ini, para periset BRIN menegaskan pentingnya sinergi besar antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan publik untuk membangun sistem mitigasi yang benar-benar mampu menyelamatkan masyarakat dari bencana yang kian kompleks akibat perubahan iklim.