Darilaut – Profesor Riset Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, pandemi Covid-19 membuat pola hidup kita mau tidak mau berubah dan harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.
“Dalam keadaan seperti ini, warga masyarakat tentunya mengharapkan adanya petunjuk yang jelas berupa kebijakan-kebijakan yang mudah dipahami dan mengikat kita semua, sehingga kita mempunyai kepastian dalam melaksanakan protokol kesehatan,” katanya dalam webinar “Talk To Scientists: Fenomena PSBB, New Normal, dan Mobilitas dalam Kajian Sosial” Jum’at (19/6) lalu.
Menurut Siti Zuhro, seperti dikutip dari Lipi.go.id, Sabtu (20/6), dengan realitas yang seperti ini kebijakan yang diberlakukan betul-betul harus sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
“Hal ini karena pengguna kebijakan ujung-ujungnya adalah untuk rakyat. Karena penggunanya itu rakyat, tentu yang harus dipikirkan adalah kemanfaatan sebesar-besarnya untuk rakyat,” ujar Siti Zuhro.
Siti Zuhro mengatakan, para peneliti dalam pandemi turut memberikan respon berupa kontribusi kegiatan penelitian serta pemikiran. Ada pembelajaran berharga yang harus digarisbawahi. Semua harus bekerjasama, bahu-membahu melibatkan masyarakat. Kata kuncinya adalah pelibatan masyarakat.
Sementara kata kunci lainnya adalah bagaimana membuat masyarakat cerdas, masyarakat yang mulai sadar bahwa kebersihan itu luar biasa pentingnya.
Kedisiplinan Masyarakat
Peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Rusli Cahyadi, mengatakan, perlu adanya hubungan yang sinkron antara pemerintah pusat dan daerah.
“Dari hasil kajian penelitian yang terkait dengan mobilitas dan transportasi, ada potensi kepatuhan atau disiplin dalam masyarakat untuk mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah,” ujar Rusli.
Namun, menurut Rusli, potensi kepatuhan dan keterlibatan masyarakat tersebut sering dikacaukan oleh narasi yang bertolak belakang yang sering dikemukakan oleh pejabat pemerintah.
Berdasarkan survei yang pernah dilakukan sebelumnya, data menunjukkan, sebagian besar responden menyatakan mereka punya pengetahuan terhadap kelompok rentan dan orang dengan tanpa gejala.
“Intinya pengetahuan para responden terhadap penyakit ini, kemudian kekahawatiran menjadi faktor mereka membatalkan untuk mudik,” katanya.
Menurut Rusli, pembatalan semakin mengemuka ketika wacana larangan mudik semakin kencang disuarakan.
“Sayangnya potensi ini menjadi rusak atau hilang ketika wacana tentang relaksasi itu mulai berjalan, bahkan sebelum larangan mudiknya itu sendiri,” ujar Rusli.
Ketahanan Masyarakat Selama PSBB
Menurut Peneliti Pusat Peneliti Kependudukan LIPI, Deny Hidayati, hasil survei tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan dampaknya terhadap ketahanan masyarakat.
Survei ini dilakukan secara daring pada 3-12 Mei 2020 dengan total valid responden sebanyak 919 orang berusia 15 tahun ke atas. Survei berlangsung di wilayah PSBB DKI, Jakarta, Jawa Barat dan Banten.
“Pelaksanaan PSBB berdampak cukup signifikan terhadap livelihood responden, kebanyakan masyarakat kehilangan sebagian besar pendapatan dan kehilangan pekerjaan,” kata Deny.
Menurut Denny, Kemampuan responden untuk bertahan selama pelaksanaan PSBB juga sangat terbatas. Penerima bantuan, kebanyakan hanya mampu bertahan seminggu ke depan, dan non penerima bantuan, sebagian besar tidak mampu bertahan tanpa bantuan pemerintah.
Deny mengatakan, bantuan kebutuhan pokok dari pemerintah sangat penting dan darurat agar masyarakat dapat bertahan hidup. Bantuan sudah didistribusikan, namun mengalami banyak masalah dalam pelaksanaannya.*