Jakarta – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi tol laut dan angkutan laut perintis di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Selasa (30/7).
Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Antar Lembaga Buyung Lalana mengatakan, keberadaan tol laut di Maluku dan Maluku Utara merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan program tol laut di Indonesia sebagai salah satu program strategis Pemerintahan Presiden Jokowi.
Keberhasilan tol laut dan angkutan laut perintis sangat ditentukan oleh sinergi atau harmonisasi semua pihak terkait seperti Pemerintah Kantor Pusat, UPT Ditjen Perhubungan Laut di daerah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun para pengusaha dan stakeholders terkait lainnya.
“Apalagi dengan kondisi geografis Indonesia dimana jumlah pulau di Indonesia lebih dari 17,504 pulau menjadikan transportasi laut baik untuk barang maupun penumpang sangat penting. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah saat ini yang bertujuan mengurangi perbedaan harga atau disparitas harga di seluruh wilayah Indonesia,” kata Buyung, dalam rapat koordinasi pelaksanaan angkutan barang di laut (Tol Laut) dan angkutan laut perintis di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
Rapat ini diikuti para Kepala Unit Penyelenggara Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut, Dinas Perhubungan Pemprov dan Pemkab, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Operator Kapal dan para pengusaha jasa transportasi , Rumah Kita, gerai maritim dan pemilik toko kelontong di Propinsi Maluku dan Maluku Utara.
Menurut Buyung, rapat ini merupakan momen penting dalam mengawal program tol laut dan keperintisan untuk menjawab dan memenuhi harapan masyarakat Maluku dan Maluku Utara yang terus membutuhkan kehadiran tol laut dan angkutan perintis.
Oleh karena itu, program tol laut dan perintis ini sebagai bukti negara hadir sehingga bukan menjadi tanggung jawab satu Kementerian atau Lembaga saja melainkan milik bersama antara kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah, serta masyarakat yang harus bersinergi agar program tol laut dan perintis ini dapat berjalan optimal.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt Wisnu Handoko mengatakan, rapat yang secara khusus membahas penyelenggaraan tol laut dan angkutan laut perintis ini bertujuan untuk menerima masukan, kritik dan saran dari semua pihak terkait dengan pelaksanaan tol laut dan angkutan perintis. Selain itu, merumuskan solusi terbaik dalam peningkatan pelayanan angkutan barang dan penumpang di Propinsi Maluku dan Maluku Utara.
Menurut Wisnu, guna menjamin keberhasilan program tol laut dan angkutan laut perintis minimal ada 4 (empat) indikator yang mempengaruhi yaitu adanya fasilitas kapal yang baik, infrastruktur pelabuhan yang memadai, sistem logistik yang bagus dan sinergi antar lembaga terkait yang baik.
“Keempat komponen ini harus terpenuhi secara baik sehingga akan lebih menjamin penyelenggaraan tol laut dan angkutan laut perintis bisa berjalan dengan baik, efektif dan efisien,” katanya.
Terkait dengan hal ini, Ditjen Perhubungan Laut terus berupaya meningkatkan pelayanan penyelenggaraan tol dan angkutan perintis di Indonesia dengan tujuan untuk terus meningkatkan konektivitas di seluruh wilayah termasuk di Indonesia bagian Timur. Program angkutan laut perintis ini sudah berjalan sebelum program tol laut dilaksanakan dengan tujuan untuk melayani angkutan laut dan meningkatan konektivitas pada daerah yang masih Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan (3TP).
Ketua Komisi C DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias mengatakan, program tol laut yang bagus dapat meningkatkan konektivitras dan transportasi laut khususnya di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
Untuk itu, diminta kepada seluruh stakeholder terkait di kedua propinsi untuk bisa mendukung pelaksanaan program tol laut dan angkutan laut perintis, sehingga akan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat khususnya di Maluku maupun Maluku Utara.*