Hal ini menjadikan krisis air sebagai krisis perempuan. Menurut PBB, kita membutuhkan pendekatan transformatif berbasis hak untuk mengatasi tantangan ini, di mana suara perempuan didengar dan peran mereka diakui.
Semua perempuan harus terwakili secara adil di semua tingkatan kepemimpinan air – membantu merancang setiap pipa dan kebijakan.
Dan perempuan harus mendorong perubahan dalam pengelolaan air sebagai insinyur, petani, ilmuwan, pekerja sanitasi, dan pemimpin masyarakat.
”Saat kita menghadapi risiko yang semakin besar”, mulai dari perubahan iklim dan bencana terkait air hingga kekurangan pendanaan, dari norma sosial hingga kesenjangan tata kelola, ”kita membutuhkan semua orang untuk memainkan peran penuh mereka: ”mengelola air sebagai barang publik dan membangun ketahanan untuk masa depan,” kata PBB.
Ini termasuk melibatkan laki-laki dan anak laki-laki sebagai sekutu dalam mempromosikan air bersih, sanitasi, dan kebersihan untuk semua, dan dalam menantang norma dan perilaku yang menghambat perempuan dan anak perempuan.
Hanya dengan demikian layanan air bersih yang aman dapat memenuhi kebutuhan semua orang – memberdayakan perempuan dan anak perempuan untuk menjalani kehidupan yang lebih sehat dan lebih bermakna – dan menjadikan air sebagai kekuatan untuk pembangunan berkelanjutan dan kesetaraan gender yang bermanfaat bagi kita semua.
