Darilaut – Pemerintah Kota Gorontalo sejak dini terus menjaga stabilitas harga dan meredam potensi naiknya inflasi.
Sejumlah langkah telah ditempuh Pemerintah Kota Gorontalo, antara lain, memastikan ketersediaan barang dan jasa yang paling dibutuhkan serta tidak menyulitkan masyarakat.
Wali Kota Gorontalo Marten Taha mengatakan apabila barang yang dibutuhkan tidak tersedia, akan menimbulkan kenaikan harga.
Upaya memastikan inflasi di daerah tetap terkendali menjadi salah satu topik yang ditegaskan pemerintah pusat ke setiap daerah dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi, Senin (24/10).
Menurut Marten, pemerintah daerah diminta memperhatikan stok dan distribusi barang. Terlebih khusus pengadaan barang-barang kebutuhan pokok yang frekuenasi kenaikannya selalu muncul dalam setiap hari atau setiap pekan.
“Soal peredaran barang dan jasa ini penting. Kalau barang tidak tersedia akan menimbulkan kenaikan harga. Itu bisa menurunkan daya beli masyarakat. Nah hal itu antara lain yang menjadi pemicu inflasi,” ujar Marten, setelah mengikuti rapat koordinasi yang berlangsung secara Hybrid, di aula Banthayo Lo Yiladia Kota Gorontalo, Senin (24/10).
Selain itu, Marten mengatakan telah ada instruksi untuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) agar segera membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan yang telah ditetapkan pada bulan September 2022.
Sejumlah SKPD tersebut seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pangan, Dinas Pertanian serta instansi lain lingkup Pemerintah Kota Gorontalo yang berhubungan dengan perekonomian diminta dapat bergerak cepat untuk memaksimalkan anggaran yang tersedia.
Tujuannya selain untuk agenda pengoptimalan pembangunan ekonomi, juga demi memudahkan masyarakat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.
Indeks Kualitas Perencanaan
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Madjid mengatakan lahirnya otonomi daerah telah memberi ruang bagi setiap daerah untuk mengarahkan pembangunan daerahnya dengan potensinya masing-masing.
Pada titik tersebut, pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah menuntut perencanaan yang akurat.
Menurut Ismail perencanaan berkualitas kunci keberhasilan pembangunan. Di sini perencanaan pembangunan daerah akan melalui tahapan hingga berakhir di musrenbang tingkat nasional.
Saat menghadiri sosialisasi seminar hasil penelitian Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) Kota Gorontalo tahun 2021, Senin (17/10), Ismail mengatakan implementasi otonomi daerah sejak tahun 2000 menuntut semua stakeholder untuk berpacu pada kemajuan pembangunan daerah.
Landasan filosofi dan lahirnya otonomi daerah yakni terciptanya kesetaraan, karena pada prinsipnya pembangunan di tiap-tiap daerah harus dilakukan secara merata agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah.
Menurut Ismail, Musrenbang yang berkualitas dapat menghasilkan output yang optimal, serta menjamin keterlibatan masyarakat yang lebih intensif, mendapatkan komitmen atau kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rencana kerja pembangunan daerah.
Oleh sebab itu, kata Ismail, pengukuran IKP sangatlah penting dan memuat aspek-aspek proses perencanaan tersebut dalam dimensi penilaian.
Selain itu, tugas pelaksanaan pembangunan tidak akan dapat dicapai dengan baik tanpa adanya partnership.
Kolaborasi pemerintah daerah, akademisi, serta masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan pelaksanaan perencanaan yang berkualitas melalui peran dan kapasitas keilmuan.
“Semoga melalui sosialisasi pada hari ini kita bisa mendapatkan informasi yang dapat memperkaya pengetahuan kita, serta memberikan manfaat yang positif bagi perkembangan pembangunan di Kota Gorontalo,” kata Ismail.