Darilaut – Sensor dan kontrol narasi media dalam liputan bencana oleh pemerintah mengancam kebebasan pers.
Pada bencana banjir di Aceh Sumatra Utara (Sumut) dan Sumatra Barat (Sumbar), Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak mengeluarkan pernyataan agar media tidak memberitakan kekurangan pemerintah.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya meminta media fokus pada berita positif dan tidak menggiring opini seolah pemerintah tidak bekerja.
“Kalau ada hal kekurangan pasti banyak kekurangan. Tolong informasikan kami kekurangan itu, jangan diekspose lewat media,” kata Jenderal Maruli di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 19 Desember 2025, seperti dikutip dari Tempo.
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy mengatakan pada hari yang sama, Jumat, 19 Desember 2025, ”Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja, petugas-petugas di lapangan tidak kerja. Di sini semua butuh kerja sama, kekompakan, energi positif.” Hal ini disampaikan Letkol Teddy di kanal Youtube BNPB.
Dalam siaran pers Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, pernyataan seperti ini menekan media dalam norma pengekangan terhadap peran pers sebagai watchdog, terutama dalam konteks yang sensitif seperti bencana besar.
