Darilaut – Amnesty Internasional Indonesia mencatat situasi hak asasi manusia (HAM) dari Januari hingga Desember 2025 di Indonesia mengalami erosi terparah selama era reformasi.
Tahun 2025 adalah tahun malapetaka nasional HAM, kata Amnesty Internasional Indonesia dalam catatan akhir tahun yang diluncurkan hari ini.
Indonesia semakin melangkah mundur dalam bidang hak asasi manusia akibat kebijakan memprioritaskan ekonomi, bahkan hingga berbasis deforestasi, yang merampas ruang hidup masyarakat adat dan menolak partisipasi warga yang bermakna.
Sepanjang tahun, malapetaka juga ditandai oleh maraknya pelanggaran hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk efisiensi anggaran yang mengganggu ekonomi masyarakat. Situasi ini juga akibat dari berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan kebijakan yang menjauhkan Indonesia dari cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.
“Tahun ini pun ditutup oleh buruknya reaksi penanganan bencana ekologis di Sumatra yang mempertontonkan ketidakmampuan pemerintah menghadapi krisis kemanusiaan,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, bahkan ”mencerminkan watak represif seperti terlihat dalam kekerasan militer di Aceh baru-baru ini.”
Saat ada protes, para pejabat negara bukannya fokus menyerap aspirasi dan menyelamatkan warga, justru jalan terus dengan kebijakannya, mengabaikan partisipasi bermakna, melontarkan pernyataan gegabah serta melakukan penangkapan dan penahanan massal.
