Darilaut – Politik dinasti di Indonesia menempatkan kekuasaan layaknya warisan keluarga. Kedinastian dalam politik pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) 2024 melonjak drastis menjadi 650 keluarga.
Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membahas fenomena politik dinasti di Indonesia yang telah memasuki babak baru, dalam seminar “Demokrasi dalam Cengkeraman Dinasti”, di Jakarta, pada Kamis (27/8).
Koordinator Klaster Riset Ekonomi Politik & Isu-Isu Strategis (EPIS) Yogi Setya Permana mengatakan bahwa topik ini semakin relevan seiring meluasnya praktik pewarisan kekuasaan berbasis keluarga di berbagai tingkat pemerintahan.
“Demokrasi kita sedang menghadapi tantangan serius, ketika kekuasaan mulai diperlakukan layaknya warisan keluarga,” ujarnya.
Yogi juga menyampaikan bahwa Klaster EPIS BRIN saat ini tengah mengerjakan riset strategis lainnya, seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), proyek food estate di Papua, hingga transisi energi.
Semua riset ini dapat berkontribusi langsung pada pengambilan kebijakan nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan, kata Yogi.
Yoes C. Kenawas dari Institute for Advanced Research (IFAR) Universitas Katolik Atma Jaya, menjelaskan tentang Indonesia Dynasty Tracker Dataset. Dengan sudut pandang politik dinasti dalam Pilkada 2024 di Indonesia, sebuah basis data akademik pertama di Indonesia yang secara sistematis memetakan tren politik dinasti.
