Bencana itu, menurut Busyro, bersumber dari payung hukum yang dibuat pemerintah bersama partai politik melalui DPR.
“Mau bilang apa kita? Kesimpulannya, negara ini semakin tidak demokratis, tidak membutuhkan demokrasi,” kata eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.
Busyro menilai masyarakat saat ini semakin mengalami keterbatasan untuk memahami hak-haknya.
“Jangankan memahami, mengetahui hak saja kesulitan. Mengapa? Tidak ada informasi yang jernih, bebas bertanggung jawab, dengan biaya murah atau tanpa biaya, yang bisa diakses oleh masyarakat,” ujarnya.
”Seakan-akan nama-nama peristiwa di Aceh, Sumbar dan Sumut itu seakan-akan biasa saja. Paling, keprihatinan sesaat saja. Tapi apa gunanya keprihatinan itu jika tidak diantisipasi dengan cerdas?”
Karena itu, kata Busyro, Dewan Pers mengajak semua pihak untuk mewujudkan visi misi Dewan Pers yaitu menjadikan pers yang independen, beretika dan integritas.
“Saya selaku unsur warga negara, dan sekarang bersama 9 orang di Dewan Pers, tidak mungkin bekerja sendiri, berhikmat sendiri, mustahil. Karena itu terus menggalang dan harus terus kita lakukan. Koruptor itu penggalangannya luar biasa.”
“Ada buzzer, aktivis kampus, aktivis organisasi keagamaan, parpol, pebisnis-pebisnis yang tidak mau melewati jalan yang bersih,” ujar Busyro.
