Darilaut – Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan saat ini dibutuhkan beberapa strategi seperti kajian dan penguatan inovasi teknologi mitigasi bahaya tsunami dan penguatan inovasi teknologi.
Selain itu, menurut Dwikorita, juga dibutuhkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi para pakar, instansi pemerintah dan lembaga terkait dalam bidang gempa bumi dan tsunami.
“Untuk menuju keunggulan dalam penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta inovasi untuk kemandirian teknologi dibidangnya diperlukan kelompok kerja, maka BMKG membentuk Komite Nasional Kelompok Kerja Kajian pemodelan tsunami yang dilakukan oleh Kedeputian Bidang Geofisika, yang terdiri dari beberapa Sub Komite,” kata Dwikorita saat membuka secara resmi kegiatan Pelatihan Teknis Pemodelan Tsunami Tektonik dan Non-Tektonik yang diselenggarakan secara online oleh Pusdiklat BMKG, Selasa (9/3).
Sub Komite tersebut terdiri dari Sub Komite Katalog Gempabumi, Sub Komite Kajian Patahan Aktif, Sub Komite Mikrozonasi, Sub Komite Model Bumi Regional, Sub Komite Ground Motion Prediction Equation (GMPE).
Kemudian, Sub Komite Probabilistic Seismic Hazard Analysis (PSHA) Permukaan dan Building Code, Sub Komite Magnet Bumi untuk Model Rekonstruksi Tektonik Regional, Sub Komite Prospek Gempabumi, dan Sub Komite Permodelan Tsunami.
Dari sekian banyak tugas Sub Komite ini, Dwikorita memberikan highlight tiga poin utama. Pertama, melakukan pemodelan tsunami akibat gempa bumi tektonik, dan non tektonik/atypical tsunami (longsoran dan gunung api).
Kedua, memutakhirkan peta bahaya risiko tsunami di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, memberikan masukan dan saran untuk pemutakhiran teknologi terkait informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami.
Salah satu tujuan utamanya adalah segera menuntaskan evaluasi pemodelan peta inundasi tsunami untuk seluruh UPT Geofisika yang nantinya siap untuk divalidasi di lapangan.
Dwikorita meminta agar pelatihan ini dapat digunakan sebagai ajang berdiskusi, kolaborasi dan koordinasi dalam menstandarkan (menyeragamkan) peta, serta meningkatkan kemampuan insan BMKG dalam pembuatan peta inundasi tsunami sebagai upaya mewujudkan mitigasi gempabumi dan tsunami.
Menurut Dwikorita, kegiatan pelatihan ini merupakan salah satu langkah penjabaran dari dikeluarkannya Perpres No. 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami dalam upaya perlindungan keselamatan jiwa, infrastruktur, dan lingkungan terhadap bahaya gempabumi dan tsunami.
“Dengan adanya Perpres tersebut menandakan bahwa kita mendapat dukungan langsung dari Presiden untuk penguatan dan pengembangan Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina-TEWS),” katanya.
Dwikorita mengharapkan pelatihan ini dapat memberikan manfaat besar baik untuk peserta, BMKG, instansi terkait maupun masyarakat luas dalam mencapai zero victim (tidak ada korban jiwa) jika terjadi bencana gempabumi dan tsunami.