“Digitalisasi sudah dilakukan untuk Covid-19, diharapkan sistem kesehatan bisa terintegrasi. Saya harapkan output yang luar biasa dari diskusi ini,” katanya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr. M. Adib Khumaidi, Sp.OT melihat, tidak semua rumah sakit siap menghadapi layanan telemedisin. Artinya, tidak semua fasilitas kesehatan bisa menyiapkan fasilitas pendukung telemedisin, yang menitikberatkan pada komunikasi.
Hal lain yang disoroti IDI yakni soal perlindungan hukum dalam telemedisin. Misal dalam hal pemberian resep untuk pasien telemedisin.
Menurut Adib, bila pasien sedang mendapat layanan di fasilitas kesehatan, pemberian resep itu merupakan hal yang biasa, karena fasilitas kesehatan menyimpan catatan rekam medik pasien. Pada layanan telemedisin ada banyak isu yang perlu diselesaikan.
“Kalau ada pasien baru dan tidak tahu ada rekam mediknya, maka itu berpotensi masalah hukum. Ini yang perlu dilindungi. Kita harus selesaikan kajian regulasinya terkait rekam medik elektronik apakah bisa?” kata Adib.
Bagi Sekretaris Jenderal Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Dr. dr Lia Gardenia Partakusuma, SpPK(K), MM, MARS, FAMM, sektor kesehatan digital menjadi salah satu cara yang paling tepat. Saat ini, menurut Lia, perubahan digital sudah masuk gelombang ketiga.
Komentar tentang post