Darilaut – Terdapat sejumlah fakta perubahan iklim, di antaranya berdasarkan data analisis peta global menunjukkan bahwa debit rata-rata air sungai pada tahun 2022 yang dikategorikan pada posisi normal hanya 38 persen.
Sementara itu, banyak debit air sungai yang keluar menuju laut berada pada level di bawah normal atau jauh di bawah normal, artinya daerah tersebut mengalami kekeringan.
Di lain sisi, terdapat daerah di dunia yang memiliki debit air sungai melampaui normal atau surplus sedang terjadi kebanjiran.
Hal ini dikatakan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dalam High Level Panel bertajuk Bandung Spirit di agenda World Water Forum (WWF) atau Forum Air Dunia di Bali, Kamis (23/5).
Menurut Dwikorita perubahan iklim mencakup berbagai aspek, termasuk peningkatan suhu global, perubahan pola curah hujan, kenaikan permukaan air laut, serta dampaknya terhadap lingkungan dan manusia.
Apabila penanganan persoalan ini tidak disertai komitmen politik yang kuat, maka dampaknya akan sangat besar karena dapat memicu terjadinya konflik yang berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan.
“Tentunya kami berharap, dengan *Bandung Spirit atau Spirit Kerjasama (Gotong Royong) yang terbangun sejak Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 tersebut dapat secara lebih dahsyat mendorong komitmen politik seluruh negara, untuk mengatasi krisis air global secara bersama-sama,” ujarnya.
”Komitmen politik tersebut harus juga disertai tindakan politik yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengabaikan kearifan lokal.”
Dwikorita mengatakan butuh komitmen bersama yang kuat untuk mengatasi krisis air akibat perubahan iklim. Komitmen tersebut, harus dilakukan seluruh negara tanpa terkecuali mengingat persoalan air menjadi ancaman serius bagi seluruh negara di dunia.
“Masalah air menjadi masalah seluruh negara. Semua terdampak sehingga setiap negara harus bekerja lebih cerdas dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya untuk menghadapi laju perubahan iklim,” kata Dwikorita.
”Seperti mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam proses politik dan juga regional tanpa mengabaikan kearifan lokal setiap negara.”
Dwikorita mengajak seluruh peserta untuk belajar dari apa yang telah dilakukan oleh The Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) UNESCO. Selama 20 tahun telah berhasil mengatasi ketakutan akan bahaya tsunami yang dapat melanda setiap negara.
Hal tersebut dapat tercapai karena adanya upaya integrasi sains dan teknologi ke dalam proses politik dan regional. Mekanisme ini dianggap relevan dan kerjasama holistic seluruh pihak akan membuat isu-isu iklim dan krisis air dapat dicari solusinya sehingga menghasilkan sebuah upaya bersama di setiap negara.
Dalam menghadapi tsunami tentunya tidak boleh melupakan kearifan lokal di setiap daerah dan negara.
Dwikorita berharap, dengan pendekatan di dalam pemerintahan dapat menjadi pendorong yang lebih kuat untuk negara-negara anggota dalam menindaklanjuti segala kebijakan yang telah dibuat demi kepentingan bersama.