Budi mengatakan, Kemenko Kemaritiman akan melanjutkan program literasi tentang perundingan batas maritim ini pada tahun 2019 mendatang. Secara bertahap, Kemenko Kemaritiman akan bekerja sama melalui pelatihan dan sosialisasi tentang batas maritim dengan kementerian dan lembaga terkait.
Selain itu, dengan bebeberapa universitas di seluruh Indonesia, terutama Jurusan Hukum dan Geografi agar mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih besar pada diplomasi maritim.
Menurut Utusan Khusus Presiden RI untuk Penetapan Batas Maritim Indonesia-Malaysia Dubes Eddy Pratomo mengatakan, panjang dan kompleksnya perundingan batas maritim membutuhkan kaderisasi negosiator.
“Negosiasi untuk batas maritim adalah proses yang sangat panjang, sehingga membutuhkan strategi dan mekanisme diplomasi yang berkelanjutan terutama adanya pengaruh politik yang salah satunya disebabkan oleh pergantian kabinet,” kata Eddy.
Narasumber lain dalam diskusi ini, antara lain, Profesor Hasjim Djalal, Profesor Sobar Sutisna dan Cindy Maryanti. Setelah mendengarkan paparan dari para pakar tersebut para peserta diajak untuk melakukan simulasi penetapan atas maritim untuk dirundingkan dengan negara mitra perundingan.*
Komentar tentang post