Darilaut – Jejaring nasional pemantauan ekosistem pesisir fokus pada output dengan ruang lingkup kegiatan mencakup terumbu karang, padang lamun dan mangrove terbentuk.
Kepala Pusat Riset Oseanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Udhi Eko Hernawan, mengatakan jejaring pemantauan ini akan lebih menitik beratkan kepada output yang akan dicapai di masing-masing bidang kelompok kerja.
Kelompok kerja tersebut, pertama, bidang basis data dan informasi. Kedua, monitoring dan konservasi ekosistem pesisir.
Ketiga, penelitian dan pengembangan, dan keempat capacity building.
Kelompok kerja itu terdiri dari unsur pemerintah pusat/ daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan swasta.
Desain sistem jejaring secara keseluruhan, memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi dari instansi masing-masing.
“Diharapkan ini dapat menjadi kolaborasi lintas institusi dan sektoral sehingga melahirkan output untuk mendukung implementasi Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia,” kata Udhi dalam Workshop Pembentukan Jejaring Pemantauan Nasional Untuk Mendukung Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Pulau Pulau Kecil, Rabu (18/5).
Menurut Udhi sasaran yang dicapai dengan adanya jejaring tersebut salah satunya tersedianya rumusan naskah rekomendasi sebagai bahan masukan bagi pihak pengambil keputusan (policy maker) untuk mendukung kebijakan pengelolaan ekosistem pesisir yang berkelanjutan di Indonesia.
Kegiatan jejaring nasional pemantauan perlu dimonitor dan dilakukan evaluasi secara periodik untuk memastikan kegiatan yang telah terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
Selain itu, jejaring pemantauan nasional yang terkoordinasi dapat menghasilkan sejumlah besar data.
Sehingga agar data tersebut bermanfaat, harus diproses dan diubah menjadi produk informasi secara tepat waktu yang berguna dan dapat diakses oleh komunitas luas pembuat keputusan, publik, dan pengguna akhir potensial lainnya.
Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Oseanografi BRIN, Frensly Demianus Hukom mengatakan masing-masing lembaga memiliki tupoksi, yang dapat diidentifikasi sesuai dengan kelompok kerja dalam jejaring. Dari tupoksi tersebut akan menentukan output.
“Dengan begitu ketika workshop selesai kita bisa mendapat gambaran,” katanya.
Dalam struktur jejaring terdapat dewan pengarah, koordinator/ ketua diemban oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat jejaring oleh BRIN, pokja bidang basis data dan informasi oleh IPB.
Pokja monitoring dan konservasi ekosistem pesisir oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pokja penelitian dan pengembangan oleh BRIN dan Universitas, serta pokja capacity building oleh Universitas Pattimura.