Darilaut – Jejaring pemantauan nasional yang telah terbentuk akan mengintegrasikan data ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Data ini berasal dari berbagai kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan swasta.
Untuk itu, menurut Kepala Pusat Riset Oseanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Udhi Eko Hernawan, perlu ada platform yang dapat menyatukan dalam satu wadah untuk berkoordinasi, berbagi data dan sumber daya sehingga terjadi sinergi dalam pemantauan ekosistem pesisir.
“Dari beragam kepentingan dan kegiatan pemantauan ekosistem pesisir yang dilakukan oleh berbagai steakholder, kita merasa perlu ada platform yang dapat menyatukannya dalam satu wadah,” kata Udhi, Kamis (19/5).
Selama tiga hari telah digelar workshop “Pembentukan Jejaring Pemantauan Nasional Untuk Mendukung Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.”
Menurut Udhi, pasca COREMAP-CTI berakhir bulan Juni, pihaknya berharap fungsi pemantauan ekosistem pesisir dapat dilakukan oleh jejaring nasional yang sudah terbentuk.
“BRIN (sebagai Sekretariat Jejaring dan Pokja Penelitian dan Pengembangan) akan berkoordinasi dengan Kemenko Marves sebagai Koordinator untuk menentukan langkah berikutnya,” ujarnya.
Di lain sisi, mengenai arah riset akan dilakukan dalam jejaring nasional. Setidaknya saat ini pihaknya mengembangkan metode pemetaan dasar ekosistem pesisir.
“Kami berkolaborasi dengan pakar di universitas dan jejaring. Dengan ini kita harap jadi standar acuan sehingga menghasilkan standar data yang sama,” katanya.
Selanjutnya, jejaring juga akan melakukan pengembangan untuk tools monitoring yang mudah melalui aplikasi dan juga secara sains reliable atau valid serta dari sisi demand bisa memenuhi kebutuhan riset.
“Satu lagi juga kita akan membuat kajian mengenai resiliensi ekosistem pesisir mangrove, terumbu karang dan padang lamun,” ujarnya.
Udhi menjelaskan mengenai pendanaan kegiatan pemantauan jejaring nasional, akan bersifat terbuka dan tidak terpusat pada satu lembaga.
Setiap stakekholder yang terlibat dalam jejaring ini, yang secara rutin melakukan pemantauan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Perwakilan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), Beginer Subhan mengatakan target jejaring tahun ini akan memperkuat dulu sistem, dan integrasi data. Data tersebut akan membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan dan aksi strategis dalam pengelolaan ekosistem pesisir.
Misalnya, kata Subhan, di Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggunakan data ekosistem pesisir untuk menetapkan zonasi dan pemanfaatan dan status kondisi ekosistem.
“Mudah-mudahan data itu sudah terintegrasi dan bisa diakses sebelum dibuat rencana aksi, sekitar tahun 2025. Mohon dukungan dari semua. Kami mengajak semua pihak sama-sama berkontribusi sehingga data ini berkontribusi dalam pengambilan kebijakan dan aksi strategis dalam pengelolaan ekosistem pesisir,” katanya.
Perwakilan dari Universitas Pattimura Irma Kesaulya berharap pihaknya dapat berkontribusi dan bekerja sama dengan semua mitra untuk memperkuat sumber daya manusia dalam proses monitoring pesisir.
“Perguruan tinggi memiliki fungsi utama melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, maka kegiatan difokuskan untuk membantu pengelolaan ekosistem pesisir. Diharapkan bisa terlaksana 2-3 tahun ke depan,” katanya.