Totok mengingatkan agar media tidak terjebak dalam euforia kedekatan dengan kekuasaan. Memberi ruang bagi pernyataan pejabat memang sah, namun pers harus tetap mengedepankan kepentingan publik.
“Mahkota pers itu adalah kepercayaan publik. Ketika pers mengkritik pemerintah, itu bukan permusuhan, melainkan bentuk pengabdian,” tegas Totok.
Dalam konteks keberlanjutan, Totok menilai persoalan utama bukan semata kemampuan media bertahan secara ekonomi, melainkan menjaga identitas sebagai pers. Bertahan hidup tidak boleh dibayar dengan menghilangkan fungsi jurnalistik.
Kode Etik Jurnalistik
Totok menyoroti media sosial sebagai tantangan serius. Media arus utama masih memiliki keunggulan karena media sosial belum sepenuhnya tunduk pada kode etik jurnalistik.
“Andaikan media sosial menerapkan 11 poin kode etik jurnalistik, menjalankan uji informasi dan keberimbangan, maka tantangan pers akan jauh lebih berat,” ujarnya.
Sementara itu, supremasi algoritma disebut sebagai bentuk dominasi baru yang mendikte selera publik dan arah pemberitaan. Media tidak lagi sepenuhnya berdaulat atas kontennya sendiri.
“Tantangan pers kita hari ini sangat berat. Jika tidak berhati-hati, pers yang kuat dan bersejarah ini bisa tinggal cerita,” kata Totok.
Dialog Kaleidoskop Media Massa 2025 turut dihadiri Pelaksana Tugas Direktur Ekosistem Media pada Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Farida Dewi Maharani, Anggota Dewan Pers Rosarita Niken Widiastuti, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, Anggota Dewan Pakar PWI Pusat Effendi Ghazali dan Sujiwo Tedjo, serta sejumlah pemimpin redaksi dan insan pers dari berbagai media.
