Darilaut – Keselamatan wisata buhan hanya tanggung jawab operator layanan, melainkan seluruh pihak, termasuk pengunjung itu sendiri. Keselamatan bukan sekadar pelengkap dalam aktivitas wisata.
Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengatakan keselamatan wisata merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem pariwisata generatif yang berkelanjutan di Indonesia.
Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Martini Mohamad Paham, dalam opening remarks Kuliah Umum bertajuk “Keselamatan Wisata” di Politeknik Pariwisata Makassar, menjelaskan keselamatan wisata dapat dipengaruhi berbagai faktor.
Mulai dari kondisi cuaca dan karakteristik alam, hingga aspek teknis operasional serta faktor manusia atau human error.
Namun demikian, kata Martini, standar keselamatan yang kuat hanya dapat terwujud melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Martini wisatawan masa kini tidak lagi dapat bersikap pasif. Mereka perlu menjadi wisatawan yang bertanggung jawab.
Wisatawan harus memiliki kesiapan yang matang dalam menjaga keamanan diri sendiri serta memastikan kelayakan perbekalan yang dibawa, bersikap disiplin dengan memilih jasa pelayanan pariwisata yang telah memiliki sertifikat, izin resmi, serta lisensi khusus.
Langkah tersebut dinilai sebagai cara paling efektif untuk meminimalkan sekaligus memitigasi risiko kecelakaan, khususnya pada sektor transportasi pariwisata yang kerap menjadi perhatian publik.
“Keselamatan bukan sekadar pelengkap dalam aktivitas wisata, melainkan prasyarat mutlak untuk mewujudkan destinasi yang tangguh, berdaya saing, dan dipercaya wisatawan,” kata Martini.
“Selain civitas academica, pelaku usaha dan PHRI memegang peranan penting dalam menjaga keselamatan wisata. Tidak kalah penting, kita sendiri sebagai wisatawan dan calon wisatawan juga memiliki tanggung jawab yang sama.”
Kepala Subdirektorat Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi Kecelakaan Transportasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Jumaril, menegaskan bahwa keselamatan wisata bukan semata tanggung jawab lembaga penanggulangan atau operator layanan, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh pihak, termasuk pengunjung.
“Mahasiswa Poltekpar di bawah naungan Kemenpar yang kelak menjadi pemangku kebijakan harus menjadi role model dalam menanamkan budaya keselamatan sejak dini dan mampu memengaruhi lingkungan sekitarnya untuk berbudaya safety,” ujar Jumaril.
Dalam kesempatan yang sama, President of UID Foundation, Tantowi Yahya, menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata perlu terus berperan sebagai katalisator yang memiliki wibawa dalam menggerakkan seluruh elemen ekosistem pariwisata.
“Kementerian Pariwisata harus menjadi motivator, katalisator, dan penggerak yang mampu menggerakkan mesin pariwisata di daerah agar ekosistemnya tetap terjaga,” ujarnya.
Kuliah umum ini juga menghadirkan Plt. Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pangarso Suryotomo, serta Ketua Tim Kerja Prediksi dan Peringatan Dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Ida Pramuwardani.
Kehadiran para narasumber lintas lembaga ini menegaskan pentingnya keselamatan wisata sebagai isu strategis yang memerlukan pendekatan kolaboratif, berbasis mitigasi risiko dan kesiapsiagaan sejak dini.
Melalui penguatan literasi keselamatan, pembentukan budaya sadar risiko, serta kolaborasi lintas sektor, Kementerian Pariwisata terus mendorong terwujudnya pariwisata Indonesia yang tidak hanya indah dan berdaya tarik global, tetapi juga aman, tangguh, dan membanggakan.