Validasi publik merupakan tahapan lanjutan, setelah sebelumnya dilakukan survei lapangan dari tahun 2024 hingga awal 2025. Proses validasi publik dilakukan secara hibrida, diikuti oleh 63 orang secara luring dan 112 orang secara daring yang berasal dari pemangku kepentingan terkait yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mitra konservasi dari seluruh Indonesia.
Prof. Dr. Pramaditya Wicaksono dari UGM yang mewakili The Indonesian Seagrass Mapping Partnership mengatakan, proses validasi dibagi ke dalam kelompok berdasarkan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).
Tujuannya, untuk mengoptimalkan informasi yang telah disusun. “Proses validasi ini dibutuhkan sebagai tahapan untuk memastikan peta yang dibuat memiliki representasi yang akurat pada setiap wilayah di Indonesia. Peta ini nantinya ditargetkan dapat dimanfaatkan bersama,” ujar Prof. Pramaditya.
Sementara itu Direktur Program Kelautan YKAN Muhammad Ilman menjelaskan bahwa kehadiran peta ini nantinya dapat menjadi fondasi penting untuk pengelolaan laut yang berkelanjutan.
Menurut Ilman, YKAN melalui Program Koralestari yang didukung pendanaan oleh Global Fund for Coral Reefs (GFCR), mendukung penuh proses penyusunan peta sebagai langkah strategis untuk memastikan perlindungan ekosistem pesisir yang vital bagi ketahanan pangan, keanekaragaman hayati, dan penghidupan masyarakat.
