Lebih Dari 190 Negara Akan Menghadiri COP31 di Antalya Turki Saat Overshoot Perjanjian Paris 1,5°C

Politisi Tuvalu, Simon Kofe, menyampaikan pidato sambil berdiri di tengah air setinggi lutut—sebuah demonstrasi nyata mengenai bagaimana perubahan iklim berdampak pada negaranya yang direkam untuk Konferensi Iklim PBB (COP26). FOTO: Ministry of Justice, Communication and Foreign Affairs, Tuvalu Government/UN

Darilaut – Lebih dari 190 negara akan menghadiri Konferensi iklim tahunan utama PBB — Conference of the Parties (COP) ke-31 –  di Antalya, Turki, pada 9 hingga 20 November. Konferensi ini akan berlangsung saat dunia melampaui ambang batas pemanasan 1,5°C yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris.

Terdapat sejumlah masalah utama yang masih belum terselesaikan:

1. Pendanaan iklim: Negara-negara berkembang menuntut negara-negara yang lebih kaya untuk memenuhi komitmen keuangan mereka berdasarkan Perjanjian Paris, sementara masih terdapat perbedaan pendapat mengenai tanggung jawab pendanaan, akses terhadap dana, serta bagaimana arus keuangan global dapat diarahkan untuk mendukung aksi iklim.

2. Transisi yang adil (just transition): Tahun lalu, berbagai negara sepakat untuk membentuk mekanisme guna mendukung peralihan menuju ekonomi yang lebih bersih—namun, rincian mengenai cara kerjanya masih perlu diputuskan.

3. Adaptasi: Para negosiator akan terus berupaya mengukur kemajuan yang telah dicapai, sementara negara-negara berkembang mendesak adanya dukungan finansial yang lebih besar.

4. Pengurangan emisi: Pemerintah berbagai negara masih belum mencapai kesepakatan mengenai cara memperkuat langkah pengurangan emisi dan memenuhi komitmen yang telah ada.

COP31 juga akan meluncurkan tinjauan global (global stocktake) yang kedua—sebuah proses formal dalam Perjanjian Paris untuk menilai kemajuan kolektif menuju tujuan jangka panjang perjanjian tersebut.

Overshoot

Para ilmuwan memperingatkan bahwa dunia akan melampaui ambang batas pemanasan 1,5°C yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris untuk sementara waktu—sebuah kondisi yang dikenal sebagai overshoot (melampaui batas). Akan tetapi, seberapa tinggi kenaikan suhu tersebut dan berapa lama hal itu berlangsung, masih bergantung pada pilihan yang diambil oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat saat ini.

Selwin Hart, Penasihat Khusus PBB untuk Aksi Iklim dan Transisi yang Adil, mengatakan overshoot bukan berarti menyerah. Sebaliknya, kondisi ini justru harus memicu urgensi yang jauh lebih besar.

Hart menyerukan percepatan pengurangan emisi dan peningkatan investasi untuk melindungi komunitas yang rentan. Terlepas dari peringatan tersebut, ia melihat alasan untuk tetap optimis.

“Kabar baik di tengah situasi overshoot yang mengkhawatirkan ini adalah dunia kini memiliki perangkat yang jauh lebih memadai untuk mengatasi tantangan tersebut,” kata Hart seperti dikutip dari UN News, seraya menunjuk pada pesatnya perkembangan kendaraan listrik, energi surya, dan teknologi penyimpanan baterai.

Investasi di bidang energi bersih memang telah tumbuh pesat, namun manfaatnya belum terdistribusi secara merata.

Negara-negara berkembang dan negara dengan ekonomi yang sedang tumbuh—di luar Tiongkok—yang mencakup hampir dua pertiga populasi dunia, hanya menerima 18 persen dari total investasi energi bersih global pada tahun 2025.

Afrika menjadi contoh nyata dari tantangan ini. Meskipun memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, benua ini hanya menarik sebagian kecil dari investasi global, sementara sekitar 600 juta orang masih belum memiliki akses terhadap listrik.

Menurut Hart, investasi modal merupakan salah satu hambatan terbesar. Pembiayaan proyek energi terbarukan di negara-negara berkembang bisa memakan biaya beberapa kali lipat lebih tinggi dibandingkan di negara-negara yang lebih kaya, meskipun teknologi yang digunakan sama persis.

“Jadi, tugas kita saat ini, di dekade kedua Perjanjian Paris, adalah memastikan kita menyingkirkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan—hambatan yang menghalangi tindakan lebih cepat di negara-negara dengan perekonomian tersebut,” ujarnya.

Bagi negara-negara yang sudah berjuang menghadapi beban utang yang berat, tantangan ini terasa jauh lebih sulit, sehingga pemerintah hanya memiliki sumber daya terbatas untuk berinvestasi di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan iklim.

“Kita memerlukan solusi pendanaan yang tidak menambah beban utang,” kata Hart.

COP31 tidak akan mampu menyelesaikan krisis iklim hanya dalam waktu dua minggu. Namun, konferensi ini dapat membantu menyingkirkan sejumlah hambatan yang memisahkan solusi yang sudah tersedia dengan masyarakat yang membutuhkannya.

Bagi jutaan orang yang harus menanggung dampak dari pemanasan planet ini, hal itulah yang akan tetap berarti jauh setelah konferensi berakhir.

Exit mobile version