Darilaut – Hasil pemantauan Remotivi dan SAFEnet sepanjang April-Oktober 2026 mencatat 127 konten mengalami moderasi. Takedown ini termasuk soal kabut asap.
Mayoritas takedown dilakukan atas permintaan Kementerian Komunikasi dan Digital: 94 konten (74,0%).
Masyarakat sipil menggelar agenda debat publik dengan Kementerian Komdigi untuk mempertanyakan kebijakan moderasi konten dan tata kelola ruang digital di Indonesia. T
Topik yang di takedown mencakup Kritik Prabowo (32); Kritik Pejabat dan Pemerintahan (32); Kritik Pejabat dan Pemerintahan (32); Demonstrasi (16); Karhutla (13); Kritik Gaji DPR (7); Kritik Penegakan Hukum (7); Kritik MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (6); Kritik DPR dan Legislasi di luar gaji (5); Papua (2); Lainnya (7).
Dalam siaran pers ”Masyarakat Sipil Suarakan Kritik atas Takedown Konten Sewenang-wenang” menyebutkan moderasi oleh platform media sosial atas dasar panduan komunitas mencakup 26,0% dari total aduan (33 konten).
Dalam pernyataan, masyarakat sipil menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
Pertama, hentikan upaya kontrol narasi melalui praktik moderasi sewenang-wenang pada ekspresi kritis warga di media sosial;
Ke-2, Kementerian Komdigi harus membuka informasi mengenai seluruh permintaan pemutusan akses melalui Sistem Kepatuhan Moderasi Konten atau Sistem Analisis dan Monitoring (SAMAN) kepada publik sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas penggunaan kewenangannya;




