Melalui aksi ini, masyarakat sipil menyampaikan bahwa tata kelola ruang digital harus berpijak pada prinsip hak asasi manusia, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik. Pemerintah tidak cukup hanya menetapkan kewajiban bagi platform digital untuk memenuhi peraturan, tetapi juga harus bersedia membuka proses pengambilan keputusan dan menerima pengawasan publik.
Kursi kosong Menteri Komdigi hari ini menunjukkan sebaliknya: bahwa Komdigi tidak mampu mempertanggungjawabkan kebijakan yang mengekang kebebasan berekspresi warga di internet.




