Ke-3, setiap pembatasan harus disertai pemberitahuan dan alasan yang jelas, serta menyediakan mekanisme banding dan pemulihan konten atau akun dan/atau akses yang dibatasi secara tidak sah;
Ke-4, tinjau kembali aturan pembatasan konten, termasuk penggunaan istilah multitafsir, seperti meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, yang berpotensi membatasi kritik dan mendorong moderasi berlebihan;
Ke-5, hentikan pelibatan publik sekedar seremonial dan formalitas (manipulatif) dalam proses revisi regulasi tata kelola digital, proses pelibatan warga harus dilakukan dengan inklusif dan bermakna;
Ke-6, terapkan tata kelola ruang digital berbasis HAM dan memastikan setiap pembatasan memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas (three part test), transparansi dan akuntabilitas.
Ke-7, Menteri Komdigi harus bersedia berdialog secara terbuka dengan publik untuk mempertanggungjawabkan kebijakan moderasi di ruang digital.
Transparansi juga menjadi masalah lain karena tidak semua platform mengungkapkan secara terbuka permintaan Komdigi saat melakukan moderasi.
Platform X masih menempati peringkat pertama platform yang mengalami moderasi (56 konten, 44,1%), tetapi pemantauan Remotivi dan SAFEnet juga menemukan peningkatan moderasi di Threads (43 konten, 33,9%). Bentuk moderasi yang paling banyak dilakukan di Threads adalah geolock, yakni membuat konten tidak bisa diakses dari alamat IP Indonesia (25 dari 43 konten).




