Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, dengan menggabungkan bisnis perikanan dan pariwisata akan menjadi industri yang berkelanjutan.
Untuk itu, bisnis perikanan harus diarahkan pada industri yang produktif, sehingga dapat membuka lebih banyak peluang kerja dan berkelanjutan.
Susi mencontohkan, bisnis perikanan dan industri pariwisata, dapat menjadi alternatif solusi atas sumber daya ekstraktif yang dapat terus menyusut dalam jangka panjang.
Susi menyampaikan hal ini saat menghadiri acara Sidang Pleno AFEBI (Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia) XVI di Ballroom Hotel Soll Marina Bangka, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (25/4).
Sebagai keynote speech dalam Sidang AFEBI, Susi menyampaikan materi mengenai “Ekowisata Bahari sebagai Solusi Pertumbuhan Ekonomi Menuju Sustainable Development”.
“Kita harus membangun ekowisata, geopark, pertanian, fishery tourism, lalu marine tourism. Itu hal yang bagus karena akan membuka lapangan-lapangan kerja baru,” kata Susi.
Jadi, menurut Susi, bisnis perikanan harus diarahkan kepada (industri) yang memiliki karakter produktif. Pertambangan saja jika nanti habis, selesai, mau apa? “Pariwisata, perikanan itu industri yang produktif. Kalau industri ekstraktif akan ada masa usainya. Kalau timah sudah tidak ada lagi, kita mau apa?” ujarnya.
Susi mendorong agar pemerintah daerah (Pemda) mulai memberikan perhatian lebih pada pembangunan industri serupa yang bersifat produktif untuk menjaga keberlanjutan. Semua Pemda mulai ancang-ancang untuk membangun industri-industri yang karakateristiknya produktif dan tentunya berkelanjutan (sustainable). Kalo tidak ada sustainability, tentu umur industri itu hanya akan bertahan sebentar saja.
Para pelaku usaha juga harus terus mendorong upaya keberlanjutan industri perikanan sebagai renewable resources yang dilakukan oleh pemerintah selama ini. Upaya pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang terus mendorong larangan praktik-praktik perikanan yang tidak berkelanjutan seperti penggunaan alat tangkap cantrang, trawl, dan bom ikan bukan untuk menyulitkan para nelayan dan pelaku usaha perikanan.
“Nah, makanya adanya pelarangan alat tangkap bom ikan (detonator) , cantrang, trawl, dan bius itu tidak boleh. Karena bayangkan, satu detonator itu mampu merusak laut berapa meter persegi? Budaya-budaya ini harus kita hilangkan. Sebaliknya, wisata bahari dan perikanan berkelanjutan inilah yang harus kita bangun untuk membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia. Semuanya kembali ke maritim. Wisatanya, perikanannya, energinya,” kata Susi.
Larangan-larangan itu dilakukan untuk menjaga industri kelautan dan perikanan. Sehingga sumber daya Indonesia dapat diarahkan pada industri-industri produktif seperti wisata bahari yang akan menguntungkan dalam jangka panjang.*