Jakarta – Tujuh pimpinan kementerian/lembaga negara melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) tentang keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, kawasan konservasi perairan, dan wisata bahari di kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Selasa (26/3).
Menko Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan mengatakan, MoU ini penting sebagai upaya untuk memperkuat koordinasi antar instansi.
“Penting pula untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran melalui pertukaran informasi mengenai keterpaduan kebijakan kelautan Indonesia di sektor keselamatan pelayaran, pelindungan lingkungan maritim, kawasan konservasi perairan dan wisata bahari,” katanya.
Hadir sebagai penandatangan MoU antara lain Menko Luhut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Nilanto Perbowo. Kemudian, Sekretaris Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Ukus Kuswara, Dirjen Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno dan Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial Muhtadi Ganda Sutrisna.
Kasus rusaknya terumbu karang yang ditabrak oleh Kapal Pesiar berbendera Panama MV Caledonian Sky pada tahun 2017 lalu menjadi trigger bagi pemerintah untuk terus memperkuat koordinasi antar lembaga.
“Kita harapkan kunjungan wisatawan dari luar negeri bisa bertambah dengan tren meningkatnya kunjungan wisatawan dengan menggunakan kapal wisata/cruise ship,” ujar Menko Luhut.
Luhut mengatakan, pemerintah berharap wisatawan dari luar negeri dapat masuk ke lima pelabuhan besar di Indonesia, antara lain Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Tanjung Perak, Belawan dan Benoa Bali.
Namun, pemerintah tidak ingin kecolongan lagi. Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait menurut perlu terus diperkuat.
Dengan adanya koordinasi antar kementerian terkait, misalnya KLHK yang berwenang menetapkan dan membuat peta wilayah konservasi dengan Kemenhub yang berwenang untuk menyusun peta navigasi. Diharapkan insiden kapal MV Caledonian Sky tidak terjadi lagi di masa mendatang.
Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penandatangan Nota Kesepahaman Kemenko Bidang Kemaritiman dan tim teknis terkait, akan segera ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar K/L di bidang keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, kawasan konservasi perairan dan wisata bahari.
Setelah itu, tim akan segera menyusun petunjuk pelaksanaan lalu mengimplementasikan MoU tersebut.
Perlu semacam payung kerjasama untuk memudahkan koordinasi hingga ke level bawah. Yang penting adalah menginformasikan hingga ke level bawah dari kementerian dan TNI bahwa kita punya payung kerja sama yang clear sehingga ketika ada data yang perlu di share tidak bingung dan tidak bertanya lagi.
Tim teknis di level bawah, kata Purbaya, sudah melakukan pertemuan cukup intensif. “Saya akan kejar dalam waktu sebulan atau sebulan setengah sudah clear ke bawah,” ujarnya.*
Komentar tentang post