ISKINDO mengusulkan kepada Presiden RI untuk revitalisasi industri pelayaran rakyat (Kapal Pinisi). ISIKINDO telah melakukan melakukan pelayarana Ekspedisi Pinisi Bakti Nusa pada periode Desember 2018-Mei 2019 dengan menggunakan kapal pinisi ini.
Berdasarkan pengalaman tersebut dan melihat kondisi pelayaran rakyat terutama industri pinisi yang makin terancam. Karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan industri kapal pinisi sebagai aset dan identitas nasional.
ISKINDO juga meminta kepada Presiden RI untuk tetap membatasi investasi asing dalam kegiatan usaha perikanan tangkap. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden No 44/2016 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI). Kemudian, meningkatkan sertifikasi dan perlindungan pekerja maritim, serta implementasi tata ruang laut nasional dan penanganan sampah di laut.
Abdi mengatakan, butir rekomendasi dan pokok pikiran ISKINDO diharapkan menjadi masukan dan menjadi perhatian dan pertimbangan Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk bersama-sama mengawal pembangunan maritim yang mandiri dan berdaulat menuju kesejahteraan bangsa Indonesia.
Ketua Wantimpres meminta ISKINDO untuk melakukan pengawalan pembangunan di daerah. Sebab transfer dana pembangunan ke daerah makin besar, termasuk dana desa.
Komentar tentang post