Jakarta – Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih memberikan apresiasi kepada Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO) yang telah merumuskan pokok pikiran dan rekomendasi untuk memperkuat pembangunan poros maritim di Indonesia.
Dalam pertemuan dan diskusi, Kamis (1/8) siang, Wantimpres akan meneruskan rumusan dan rekomendasi ISKINDO kepada Presiden Joko Widodo.
Ketua umum ISKINDO M Zulficar Mochtar mengatakan, pokok pikiran ISKINDO ini untuk memperkuat kualitas, strategi dan substansi pembangunan maritim Indonesia dalam periode pembangunan tahun 2019-2024. “Kita ketahui bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang memacu pembangunan nasional, tapi juga diperhadapkan pada kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu,” ujarnya.
Dalam kondisi ini, pilihan dan strategi pembangunan akan sangat menentukan langkah maju bangsa ini. “Pilihan tidak banyak, dan di antara yang sedikit tersebut jalan kelautan menjadi solusi. Laut Indonesia menyimpan potensi dan kekayaan yang luar biasa,” kata Zulficar.
Menurut Ketua harian ISKINDO Moh Abdi Suhufan, terdapat sejumlah poin pokok pikiran dan rekomendasi yang disampaikan ISKINDO. Antara lain, poros pangan dunia, energi terbarukan, konservasi laut dan keanekaragaman hayati. Kemudian, poros industri dan jasa kelautan, logistik maritim (tol laut) pertahanan dan keamanan laut.
ISKINDO berharap semangat membangun Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia tidak redup pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Implementasi pembangunan maritim justru lebih diperkuat lagi dalam 5 tahun ke depan. “Untuk kepentingan tersebut, ISKINDO siap memberikan kontribusi dan mengawal pemerintahan ini, terutama untuk mengaskelerasi pembangunan kelautan nasional,” ujar Abdi.
Melalui pertemuan dan diskusi dengan Wantimpres, menurut Abdi, diharapkan menjadi forum tukar menukar ide dan gagasan, sekaligus kesempatan bagi ISKINDO untuk menyampaikan pendapat tentang masalah, strategi dan rekomendasi pembangunan kelautan kepada Dewan Pertimbangan Presiden.
Hasil rumusan ISKINDO, potensi laut Indonesia bisa untuk membayar utang negara. ISKINDO menyarankan kepada Presiden RI untuk lebih serius mengelola potensi laut. Jika hal ini dilakukan dengan konsisten dan sungguh-sungguh akan dapat membayar utang negara.
Pemerintah perlu segera mengatasi segala bentuk ocean crime yang masih marak terjadi di Indonesia dan menimbulkan kerugian negara. Diperkirakan potensi pendapatan negara dari laut mencapai Rp 500 triliun/tahun.
Namun potensi tersebut perlu diintervensi secara ekonomi dan bisnis dengan hitungan yang cermat. Formula baru pemanfatan laut perlu segera dibuat dengan pendekatan ekonomi, sosial dan lingkungan sehingga menjadi sumber pemasukan bagi pemerintah melalui pajak dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Selain itu, ISKINDO menyoroti optimalisasi galangan kapal dalam negeri yang kondisinya memprihatinkan. Kemudian, melanjutkan program tol laut dan sistim logistik yang lebih efisien. ISKINDO mengusulkan kepada Presiden RI agar mengimplementasikan hilirisasi logistik di laut melalui penyiapan armada kapal, pelabuhan dan sumberdaya manusia yang mumpuni.
Untuk revitalisasi tambak tradisional guna pemenuhan kebutuhan pangan, masalah utama di Indonesia saat ini adalah kondisi saluran yang tidak berfungsi. Padahal, gagal di saluran sama dengan 70 persen gagal produksi.
Selanjutnya, untuk akselerasi implementasi industrialisasi perikanan, ISKINDO mengusulkan kepada Presiden RI agar mempercepat implementasi industrialisasi perikanan dengan meningkatkan investasi, membangun industri perikanan di daerah pinggiran dan memperkuat koordinasi lintas sektor agar industrialisasi bisa dilakukan secara berkualitas.
Butir lain yang diusulkan adalah fasilitasi kebijakan asuransi untuk kapal ikan, melanjutkan agenda pemberantasan Illegal, Unregulated and Unreported Fishing dan praktek penangkapan ikan yang merusak. Selanjutnya, optimalisasi pengelolaan pulau-pulau kecil, penyelesaian transisi aturan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, peningkatan kesiapsiagaan dan antispasi bencana pesisir.
ISKINDO mengusulkan kepada Presiden RI untuk revitalisasi industri pelayaran rakyat (Kapal Pinisi). ISIKINDO telah melakukan melakukan pelayarana Ekspedisi Pinisi Bakti Nusa pada periode Desember 2018-Mei 2019 dengan menggunakan kapal pinisi ini.
Berdasarkan pengalaman tersebut dan melihat kondisi pelayaran rakyat terutama industri pinisi yang makin terancam. Karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan industri kapal pinisi sebagai aset dan identitas nasional.
ISKINDO juga meminta kepada Presiden RI untuk tetap membatasi investasi asing dalam kegiatan usaha perikanan tangkap. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden No 44/2016 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI). Kemudian, meningkatkan sertifikasi dan perlindungan pekerja maritim, serta implementasi tata ruang laut nasional dan penanganan sampah di laut.
Abdi mengatakan, butir rekomendasi dan pokok pikiran ISKINDO diharapkan menjadi masukan dan menjadi perhatian dan pertimbangan Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden untuk bersama-sama mengawal pembangunan maritim yang mandiri dan berdaulat menuju kesejahteraan bangsa Indonesia.
Ketua Wantimpres meminta ISKINDO untuk melakukan pengawalan pembangunan di daerah. Sebab transfer dana pembangunan ke daerah makin besar, termasuk dana desa.
Pada 2015 lalu, ISKINDO telah ikut merumuskan dan memberi masukan kepada Presiden Joko Widodo tentang konsepsi Poros Maritim. “Kami menyadari bahwa pembangunan Kelautan tidak bisa dilakukan secara instan dan serampangan,” ujar Abdi.*
Komentar tentang post