Soal Rempang Eco City, Ombudsman RI: Pemerintah Harus Prioritaskan Kepentingan Masyarakat

Darilaut - Ombudsman RI menemukan adanya potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang. Dalam siaran pers Senin, 18 September 2023, anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, mengatakan, Ombudsman telah melakukan permintaan keterangan secara langsung kepada pihak-pihak, “serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam." Terdapat 16 Kampung Tua yang tersebar di Pulau Rempang, yakni Tanjung Kertang, Rempang Cate, Tebing Tinggi, Blongkeng, Monggak, Pasir Panjang, Pantai Melayu, Tanjung Kelingking, Sembulang, Dapur Enam, Tanjung Banun, Sungai Raya, Sijantung, Air Lingka, Kampung Baru dan Tanjung Pengapit. Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata. Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes, tidak sesuai ketentuan. Hal ini karena belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam . "Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan ( clear and clean ). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang, maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes. Johanes dengan tegas menentang segala bentuk tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang. Turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar. Konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka. Penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang mendukung dilakukannya investasi di Pulau Rempang, namun menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila dilakukan penataan Kampung Tua dengan pengembangan investasi. "Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," kata Johanes. Selain itu, ada dugaan jika sosialisasi yang dilakukan tidak tepat sasaran sehingga berdasarkan temuan Ombudsman, warga Rempang minim yang mendaftar untuk relokasi. Selanjutnya, Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya. Selanjutnya, akan diterbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak Terlapor. Menurut Johanes, Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu, Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak. Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati. Permasalahan kasus Pulau Rempang yang akan dijadikan Kawasan Rempang Eco City yang terdapat pada Keputusan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 174 Tahun 2023 Tentang Tim Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan ( Green Investment ) di Kawasan Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini mengakibatkan penduduk asli Pulau Rempang akan direlokasi ke Pulau Galang.

Soal Rempang Eco City, Ombudsman RI: Pemerintah Harus Prioritaskan Kepentingan Masyarakat

Mahasiswa KKN UNG Kembangkan Produk UMKM di Bone Bolango

Bibit Siklon Tropis Berkembang di Dekat Vietnam dan Kepulauan Mariana Utara

Postingan Terkait

Ada 1.300 Spesies Ikan Air Tawar di Indonesia

Alat Deteksi Kualitas Air Ditempatkan di Zona Interaksi Hiu Paus di Perairan Botubarani

Akademisi UNG Bahas Pendidikan Sarjana Terapan Rumpun Teknik Elektro

Ilmu Kelautan Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Tsunami Ready: Laut Bukan Untuk Ditakuti, Melainkan Dihormati

Topan Surigae Bergerak Lambat di Selatan Pulau Okinawa

Typhoon Surigae Moving Slowly South of Okinawa Island

Topan Surigae Mengancam Kepulauan Ryukyu di Selatan Jepang

Bibit Siklon Tropis Berkembang di Dekat Vietnam dan Kepulauan Mariana Utara

TERBARU

Ada 1.300 Spesies Ikan Air Tawar di Indonesia

Alat Deteksi Kualitas Air Ditempatkan di Zona Interaksi Hiu Paus di Perairan Botubarani

Akademisi UNG Bahas Pendidikan Sarjana Terapan Rumpun Teknik Elektro

Ilmu Kelautan Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Tsunami Ready: Laut Bukan Untuk Ditakuti, Melainkan Dihormati

Topan Surigae Bergerak Lambat di Selatan Pulau Okinawa

AmsiNews

REKOMENDASI

BMKG Bahas Dinamika Laut Bersama Mahasiswa Fakultas Kelautan UNG

Tambang Galian C di Cirebon Longsor, 19 Orang Meninggal

KKP, Polri dan TNI AL Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Rp 22,3 Miliar

Dunia Memiliki Masalah Besar Dengan Plastik

2 Jurnal di KKP Terindeks Scopus

TNI Angkatan Laut Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam, Satu Terbakar dan Tenggelam

Kategori

About

darilaut.id

Selamat Datang Kembali

Buat Akun Baru

Ambil password