Studi tersebut menjelaskan bahwa kunci bagi kota untuk diatur dengan cara yang tangguh, yang mencerminkan fakta bahwa lingkungan, politik, ekonomi, dan kondisi sosial saling terhubung.
Sebaliknya banyak undang-undang memprioritaskan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan dan fokus pada satu tujuan seperti melindungi kualitas air, daripada fungsi dan kelangsungan hidup sistem yang lebih luas.
Seperti dinamika ekosistem-masyarakat atau komposisi lingkungan, yang akan terpengaruh oleh gangguan seperti perubahan iklim atau gentrifikasi.
Profesor Arnold mengatakan kota-kota Eropa akan mendapat manfaat dalam strategi adaptasi iklim dari arahan tingkat UE, peraturan top-down, dan koordinasi antar jaringan kota. Selain itu, akan membutuhkan struktur hukum dan tata kelola yang menciptakan atau mempertahankan otoritas untuk bertindak di tingkat lokal, sub-lokal, swasta, publik-swasta, dan komunitas-umum.
“Ini akan memungkinkan inovasi dan adaptasi dengan konteks lokal dan mengurangi risiko kegagalan kebijakan. Mereka memiliki toleransi yang tinggi terhadap ketidakpastian, sedangkan banyak sistem hukum menuntut kepastian, yang tidak sesuai dengan realitas lingkungan atau iklim,” kata Profesor Arnold.
Studi ini juga memperingatkan terlalu banyak fleksibilitas dan keleluasaan oleh pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak.
Komentar tentang post