Tim Gabungan Sita Satwa Endemik Sulawesi Monyet Dihe dan Anoa di Gorontalo

FOTO: KLHK

Darilaut – Tim gabungan mengamankan satwa endemik Sulawesi monyet dihe (Macaca hecky) dan anoa dataran tinggi (Bubalus quarlesi) dalam Operasi Operasi Sapu Jerat di Gorontalo. Satwa liar lain yang disita adalah puluhan jenis burung yang dilindungi.

Tim menyisir 18 lokasi penampungan satwa liar di Provinsi Gorontalo, pada 8 September lalu. Hasilnya, ditemukan 33 ekor satwa liar.

Rincian satwa liar tersebut masing-masing: 7 perkici dora (Trichoglossus ornatus), 4 nuri kepala Hitam (Lorius lori), 2 nuri kelam (Pseudeoss fuscata), 1 nuri kalung Ungu (Eos squamata) dan 1 kakatua koki (Cacatua galerita).

Kemudian, 1 betet kepala paruh besar (Tanygnathus megoloryncos), 5 nuri ternate (Lorius garullus), 1 ekor perkici pelangi (Trichoglossus haematodus), 1 kring-kring bukit (Prioniturus falvicans), 4 srindit sulawesi (Loriculus stigmatus), 1 nuri bayan (Electus roratus), dan 1 kakatua putih (Cacatua alba).

Tim juga mengamankan satwa liar yang dilindungi lainnya yakni 3 monyet Macaca hecky dan 1 anoa. Macaca hecky dengan nama lokal dihe sebaran habitatnya hanya di Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Begitupula dengan anoa, habitatnya hanya di Pulau Sulawesi.

Operasi Sapu Jerat terdiri atas tim gabungan Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara, Kepolisian Daerah Gorontalo, Sub-Denpom XIII/1-3 Denpom XIII/1 Gorontalo dan Mimoza TV Gorontalo.

Direktur Penegahan dan Pengamanan Hutan, Ditjen Gakkum KLHK Sustyo Iryono, mengatakan, sampai saat ini tim Operasi Gabungan masih menyisir lokasi perburuan dan penampungan tanaman dan satwa liar (TSL) dilindungi tersebut.

“Operasi ini untuk menindak perburuan dan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa yang dilindungi karena melanggar Undang-Undang No 5 Tahun 1990. Kalau pelanggaran ini terus terjadi akan punah satwa liar kita, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem. Jadi kita harus melakukan penindakan tegas,” ujar Sustyo, dalam siaran pers KLHK, Senin (14/9).

Menurut Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Gorontalo, BKSDA Sulut, Syamsuddin Hadju, satwa-satwa disita akan direhabilitasi sebelum dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya dengan melihat kondisi satwa itu.

“Apabila satwa itu berasal dari daerah lain akan dikarantina lebih dulu, kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait di mana satwa itu berasal,” kata Syamsuddin Haju.

Upaya penyelamatan tumbuhan dan satwa liar dilindungi terbagi dalam 2 operasi. Di hulu dinamakan Operasi Sapu Jerat dan di hilir dinamakan Operasi Peredaran tumbuhan dan satwa liar.

Operasi Sapu Jerat sasarannya para pemburu di dalam kawasan hutan di 6 lokasi di Provinsi Sulawesi Utara dan 2 lokasi di Gorontalo. Di hilir operasi masih berlangsung sampai saat ini, dengan menyasar pusat-pusat peredaran tumbuhan dan satwa liar di Sulawesi Utara dan dan Gorontalo.

Operasi di Gorontalo dengan lokasi di pasar Sabtu Andalas Kota Gorontalo. Dilanjutkan ke Desa Bubea, Desa Duano, Desa Lombango, Kabupaten Bone Bolango.

Operasi berlanjut ke Kelurahan Bulotadaa Timur Kota Gorontalo, Desa Luhu Kabupaten Gorontalo, Desa Wanggarasi Tengah Kabupaten Pohuwato dan lokasi yang sudah diidentifikasi banyak beredar tumbuhan dan satwa liar ilegal. Satwa yang berhasil disita dibawa ke kandang transit Seksi Konservasi Wilayah II Gorontalo.

Di lokasi berbeda, di Bitung Sulawesi Utara, Tim Operasi mengamankan 1 ekor yaki (Macaca nigra) dan 1 ekor monyet ekor panjang (Macaca fascicularis). Sitaan ini dititipkan di Taman Margasatwa Tandurusa Bitung.

Kepala BKSDA Sulawesi Utara, Noel Layuk, mengatakan, akan terus mempelajari berbagai informasi terkait jaringan perdagangan satwa antarpulau dan ke luar negeri, termasuk menjaga kawasan konservasi sebagai habitat satwa-satwa tersebut.

“Kami akan terus bekerja sama dengan Ditjen Gakkum untuk melindungi kekayaan sumberdaya hayati kita ini,” katanya.

Kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar dilindungi melanggar Pasal 21 jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimum 5 tahun dan denda maksimum Rp 100 juta.*

Exit mobile version