Darilaut – Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), telah menyelesaikan kajian ekosistem mangrove sebagai dasar untuk menetapkan strategi dan metode restorasi ke depan di Provinsi Riau. Kajian dengan dukungan PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) tersebut dalam bentuk desain restorasi ekosistem mangrove bagi kawasan pesisir.
Hasil kajian ini disampaikan dalam “Lokakarya Daring Hasil Kajian Ekosistem Mangrove, Desain Restorasi Ekosistem, dan Penguatan Aliansi untuk Restorasi Ekosistem Mangrove (MERA)” Kamis, (23/7).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Gubernur Riau yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Mamun Murod, diikuti para pemangku kepentingan terkait konservasi mangrove dan pengelolaan pesisir di Riau.
”Bagi Provinsi Riau, kebutuhan akan adanya strategi pengelolaan ekosistem pesisir secara terpadu dan berkelanjutan, khususnya ekosistem mangrove, sudah sangat mendesak. Karena itu, kami menyambut baik diselenggarakannya lokakarya ini untuk membangun sinergitas perencanaan pengelolaan pesisir terpadu di Riau,” kata Gubernur Riau Syamsuar dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala DLHK Mamun Murod.
Gubernur menyampaikan terima kasih kepada Program MERA karena telah menyatukan para pihak yang tergabung dalam Tim Formatur MERA Riau dan menginisiasi pembentukan Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Daerah Provinsi Riau.
Gubernur Riau di bulan Juli ini, juga telah membentuk Tim Koordinasi Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Daerah Provinsi Riau.
Langkah tersebut dapat mendukung percepatan pengelolaan pesisir terpadu Riau melalui kerangka program MERA. MERA merupakan sebuah platform multi-pihak nasional untuk merestorasi ekosistem mangrove di Indonesia.
GM Corporate Affairs Asset PT CPI, Sukamto Tamrin mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, PT CPI mencermati bahwa masalah abrasi pantai menjadi perhatian serius pemerintah daerah di Provinsi Riau.
PT Chevron Pacific Indonesia turut berkontribusi dalam upaya restorasi penyelamatan kawasan pesisir pantai di Riau yang dalam jangka panjang diharapkan berdampak positif secara ekologis, sosial, dan ekonomi.
Bidang lingkungan, kata Sukamto, merupakan salah satu fokus utama PT CPI dalam program pengembangan masyarakat.
Saat ini lokasi kerja MERA di Provinsi Riau adalah Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis, sesuai kerja sama YKAN dengan PT CPI yang dimulai pada Juli tahun 2019.
“Dalam upaya pemulihan ekosistem mangrove, maka diperlukan desain restorasi yang tepat. Desain restorasi perlu didasari oleh data, informasi, dan pertimbangan keilmuan yang kuat,” kata Direktur Eksekutif YKAN Herlina Hartanto.
Beberapa studi dan kajian menjadi dasar dalam menentukan strategi dan metode restorasi telah dilakukan. Seperti lokakarya perencanaan aksi konservasi, pemetaan partisipatif, pemetaan pemangku kepentingan, pemantauan ekosistem mangrove, dan studi hidro-oseanografi.
Desain restorasi juga perlu dikaji dan dirumuskan dengan berbagai pihak terkait agar tercapai tujuan secara menyeluruh.
Wilayah pesisir dan laut Provinsi Riau, selain mempunyai potensi perikanan dan kelautan, juga memiliki potensi hutan mangrove yang cukup tinggi, seluas ±175.000 ha (data BPS tahun 2017). Dengan potensi ini Provinsi Riau sangat diharapkan menjadi pusat riset dan pengembangan ekosistem mangrove di Pulau Sumatera.
Namun, daya dukung lingkungan yang tidak memadai menyebabkan penurunan fungsi hutan bakau tersebut.
Solusi berbasis ekosistem dalam konteks perubahan iklim dapat memberikan manfaat ‘triple-win’, yaitu mengurangi risiko bencana yang efektif dari segi biaya, mendukung konservasi keanekaragaman hayati, serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan manusia.
MERA diharapkan dapat menjadi jawaban untuk sebuah pengelolaan pesisir terpadu dan kolaboratif yang menyatukan seluruh pihak yang peduli akan kelestarian mangrove.
Dalam pengelolaan ekosistem mangrove, selain merehabilitasi secara fisik, diperlukan pula pengembangan kemitraan.
”Pemerintah Indonesia mendorong terbentuknya forum kemitraan dalam rangka konservasi mangrove seperti halnya MERA. Diharapkan, di setiap daerah termasuk Provinsi Riau ada tim koordinasi pengelolaan mangrove dan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD),” ujar Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Safri Burhanuddin.
Sambutan tertulis Safri dibawakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Konservasi Perairan dan Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil, Deputi Bidang Sumber Daya Maritim, Kemenko Marves Andreas A. Hutahaean.
Hal ini, menurut Safri, selaras dengan pengelolaan ekosistem mangrove yang berorientasi pada program terpadu dan berkelanjutan.*