Darilaut – Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (UI) Prof. Melani Budianta, mengatakan, istilah maritim cenderung bersifat militeristik dan berorientasi pada kekuasaan negara yang terpusat.
Hal ini dikatakan dalam lokakarya internasional Doing Critical Island Studies in Southeast Asia yang diselenggarakan Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan (PRMLTL), Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra (Arbastra) BRIN bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, di Jakarta, Senin (13/7).
Prof. Melani mengkritisi penggunaan istilah “maritim” yang menurutnya lebih banyak dipahami melalui pendekatan negara (militeristik) yang bersifat terpusat dan berorientasi pada kekuasaan.
Akibatnya, laut lebih sering diperlakukan sebagai ruang yang harus dikendalikan daripada sebagai ruang hidup masyarakat.
Dalam diskusi bertajuk “Nusantara: Maritime Vision and Archipelagic Realities in Indonesia“, Melani menawarkan konsep “Bahari” sebagai cara pandang alternatif yang lebih menempatkan masyarakat pesisir sebagai subjek utama.
Menurut Melani, laut seharusnya dipahami sebagai ruang bersama (commons) yang dikelola secara demokratis oleh komunitas lokal.
Pada dua sesi diskusi menghadirkan perspektif yang saling melengkapi, mulai dari kritik terhadap konsep Nusantara hingga tawaran paradigma baru berupa archipelagic thinking atau pola pikir kepulauan.
